Rabu 07 Feb 2018 01:31 WIB

Serbia dan Montenegro Berpotensi Jadi Anggota Uni Eropa

Serbia maupun Montenegro disyaratkan untuk memperbaiki tata hukum dan pemerintahan.

Rep: Fuji Pratiwi/ Red: Dwi Murdaningsih
Bendera Uni Eropa.
Foto: EPA/Patrick Seeger
Bendera Uni Eropa.

REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSEL -- Serbia danMontenegro berpotensi bergabung dalam Uni Eropa (UE) pada 2025. Perluasan wilayah UE hingga ke Balkan bagian barat itu juga akan ditawarkan kepada Macedonia, Albania, dan Bosnia.

Dalam dokumen Rencana Aksi Uni Eropa yang dipaparkan Komite UE di Brussel, Belgia pada Selasa (6/2), disampaikan, untuk dapat bergabung dalam UE pada 2025, baik Serbia maupun Montenegro disyaratkan untuk memperbaiki tata hukum dan pemerintahan. Selain itu, Serbia juga harus memperbaiki hubungan diplomatik dengan Kosovo, demikian The Independent, Selasa (6/2).

Namun karena persoalan politik, strategi UE ini juga jadi jalan mengukur kemampuan veto negara Balkan yang bergabung lebih dulu dengan UE terhadap negara Balkan yang akan bergabung dengan UE kemudian. Kekhawatiran kondisi politik internal negara-negara Balkan juga mendorong UE membentuk sistem 'yang lebih efektif' soal syarat calon negara anggota baru.

Serbia dan Montenegro sudah jadi calon anggota resmi UE dan sudah mulai bernegosiasi. Albania dan Macedonia juga merupakan kandidat formal, tapi belum pernah ada pembicaraan dua pihak.

Sementara Bosnia belum jadi kandidat, tapi sudah menandatangai kesepakatan bersama UE pada 2015 lalu. Sementara Kosovo belum mendaftar sama sekali karena status mereka yang masih dalam sengketa.

Tiap negara-negara Balkan barat di luar UE memiliki hambatan tersendiri untuk bergabung ke UE. Macedonia belum masuk karena Yunami keberatan. Sementara Serbia belum jadi anggota UE karena persoalan Kosovo masih mengantung. Albania sendiri punya PR pada persoalan kriminal dan korupsi.

''Untuk dapat memenuhi kriteria keanggotaan, negara-negara Balkan barat harus menerapkan ferormasi menyeluruh di beberapa area,'' ungkap Komisi UE.

Aturan hukum, hak-hak dasar, dan sistem tata negara harus diperkuat secara signifikan. Reformasi hukum, perlawanan terhadap korupsi dan kejahatan terorganisasi. Reformasi administrasi publik harus terasa hasilnya dan secara ser menghidupkan institusi yang demokratis.

Reformasi ekonomi harus dibuat dengan menyadari kekurangan ekonomi yang miliki. Daya saing yang rendah dan tingginya pengangguran harus juga diselesaikan.

''Semua negara harus berkomitmen dalam mengatasi masalah turunan masa lalu melalui rekonsiliasi dan penyelesaian masalah secara terbuka,'' ungkap Komite UE.

Selain negara-negara Balkan barat, Turki juga sudah jadi calon negara anggota UE sajak 1999. Namun, pembicaraan kedua pihak belum berjalan efektif. Jerman bahkan bersiap mengajukan veto bilang Turki jadi bergabung di UE.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement