REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Delapan fraksi di DPR dan Pemerintah telah sepakat soal penambahan kursi pimpinan DPR, MPR dan DPD dalam Revisi Undang undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Penambahan itu yakni satu untuk kursi pimpinan DPR, tiga kursi pimpinan MPR, dan satu kursi pimpinan untuk DPD.
Nantinya, mekanisme pengisian kursi pimpinan akan disesuaikan dengan urutan suara terbanyak partai pemenang Pemilu 2014 lalu. Sehingga satu kursi pimpinan DPR akan ditempati PDIP, sementara tiga pimpinan MPR ditempati PDIP, Gerindra dan PKB. Sementara kursi DPD akan diisi melalui pemilihan di forum DPD.
Nama yang akan mengisi tersebut akan ditentukan oleh masing-masing partai. Dari PDIP, Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto meyakini Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah mengantongi nama yang akan ditunjuk menjadi wakil ketua DPR maupun wakil ketua MPR.
Namun, ia tidak bisa mengungkap nama-nama tersebut, lantaran sepenuhnya hak kewenangan Ketua Umum. "Ya pahamlah dikau kalau di PDI Perjuangan. Masa ditanyaken. Itu sama-sama paham bahwa ketua umum sangat memahami hal ini. Kita hanya report saja setelah itu diputus sama beliau," ujar Bambang pada Kamis (8/2).
Namun Bambang mengatakan, penunjukan tentunya dilihat dari catatan rekor dari kader PDIP. Ia menyebut beberapa nama yang potensial di antaranya Eriko Sotarduga, Trimedya Pandjaitan, serta TB Hasanuddin yang maju sebagai bakal calon gubernur Jawa Barat.
"Jadi ukurannya itu track record. Kalau belum track record tiba tiba luncur itu kan susah. Jdi ukuran track record dipolitik menjadi sangat penting karena rekam jejak akan memunculkan integritas, kapasitas, dan leadership orang tersebut," kata Bambang.
Sementara untuk Gerindra di MPR, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, juga penentuan sepenuhnya menjadi kewenangan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Namun, kemungkinan peluang paling besar diisi oleh Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani.
"Kemungkinan besar yang akan kita ajukan Pak Muzani ya. Tapi nanti keputusan final di Pak Prabowo. Harusnya Gerindra kalau mengikuti yang lalu, sebelum UU MD3, Gerindra semestinya memang ada pimpinan di MPR," ujar Fadli.
Sementara dari PKB, Wasekjen PKB Jazilul Fawaid juga mengatakan keputusan sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Namun ia berharap, nantinya Muhaimin yang mengisi kursi wakil ketua MPR.
"Yang jelas keputusan ada di tangan beliau. Malah kita senang hati kalau beliau (yang mengisi kursi pimpinan MPR)," ujar Jazilul.
Ikuti Whatsapp Channel Republika