REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Wahid Foundation, Yenny Zannuba Wahid mengutuk setiap tindakan kekerasan dan intimidasi kepada siapa pun dan atas dasar apapun. Pernyataan ini ia ungkapkan menyikap sejumlah penyerangan yang terjadi pada tokoh agama.
Pada Ahad (11/2) pagi, seorang lelaki menyerang beberapa jemaat dan seorang pendeta di Gereja Santa Lidwina di Sleman, Yogyakarta, saat mereka tengah melaksanakan misa. Sebelumnya, serangan terjadi pada seorang biksu di Tangerang bernama Mulyanto Nurhalim.
Pada Januari lalu, penganiayaan dilakukan oleh pelaku yang diduga sakit jiwa terhadap pengasuh Pesantren Al Hidayah, KH Umar Basri, di Cicalengka, Bandung. Tak lama berselang, penyerangan terjadi pada Komandan Brigade Persatuan Islam (Persis), Ustaz Prawoto, yang kemudian meninggal usai dianiaya oleh pelaku diduga sakit jiwa.
Menanggapi sejumlah peristiwa itu, Yenny mengatakan kekerasan semacam itu harus dinyatakan bukanlah kondisi yang mewakili wajah masyarakat umum Indonesia. Karena itu, ia mendorong Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan kajian sekaligus penerapan langkah sistem deteksi dini (early warning system). Hal itu agar kasus-kasus serupa berkurang dan dapat dilakukan langkah-langkah antisipatif.
"Langkah ini dapat dilakukan melalui deteksi dini kasus-kasus intoleransi, termasuk ujaran kebencian, yang kemungkinan bakal meningkat jelang dan selama masa-masa pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia," kata Yenny, dalam keterangan rilis yang diterima Republika.co.id, Ahad (11/2).
Selanjutnya, putri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid ini mendukung Polri melakukan proses hukum terhadap para pelaku penyerangan dan penganiayaan kepada para tokoh agama tersebut. Yenny juga mengapresiasi kesigapan ormas-ormas keagamaan yang kompak menyerukan kepada masing-masing umatnya untuk tidak terprovokasi dan justru mendorong agar proses hukum dikedepankan.
"Ini bukti bahwa masyarakat Indonesia makin dewasa dan matang dalam menyikapi kasus-kasus kekerasan," lanjutnya.
Selain itu, Yenny mendorong agar Kemenkominfo dan perusahaan-perusahaan media sosial seperti Facebook, Youtube, dan Twitter, memantau kasus-kasus hoaks dan berita palsu atas tiga kasus tersebut yang sengaja ditujukan untuk dapat memanaskan situasi di masyarakat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika