REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menyalurkan bantuan kepada para pengungsi Palestina. Langkah ini diusulkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Pengungsi Palestina atau The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA).
Konsuler Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Amman, Yordania, Nico Adam mengatakan, UNRWA akan melaksanakan kampanye bertajuk Dignity is Priceless di Indonesia sampai akhir Juni 2018. "KBRI Amman melaporkan ke Menlu tentang pembentukan IHA for Palestine Refugees seperti halnya IHA for Rohingya Refugees dengan menunjuk seorang dubes sebagaimana Dubes Salman ditugaskan Menlu beberapa waktu lalu," ujar dia dalam keterangan tulis yang diterima Republika.co.id, Jakarta, Kamis (22/2).
Dalam masa kampanye, papar Nico, UNRWA menempatkan seorang senior official. Lalu, Dubes RI untuk Yordania mengajukan nama untuk penunjukan UNRWA ambassador di Indonesia. Untuk mempermudah penyaluran bantuan dan sebagainya, Kemenlu RI juga membuka honorary councel di Gaza yang diajukan KBRI Amman.
Berdasarkan hasil rapat Dubes RI untuk Yordania Andy Rachmianto bersama Indonesia Humanitarian Alliance (IHA) dan Baznas dengan delegasi UNRWA, memutuskan membentuk IHA for Palestine Refugee. Menurut Nico, Baznas-IHA-UNRWA berencana menggelar kampanye bulan kemanusiaan bertajuk Palestine Week dengan target fundraising 550 juta dolar AS saat Ramadhan hingga Idul Fitri (Mei-Juni 2018).
"Hasil pertemuan tersebut, dilaporkan ke Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi pada Selasa (20/2), di mana UNRWA, Kedubes RI Yordania, Kemenlu RI, IHA dan BAZNAS, bersepakat melakukan kampanye pengumpulan dana untuk pengungsi Palestina," kata Nico.
Selain itu, lanjut dia, juga direncanakan kunjungan Presiden RI ke Amman untuk menyerahkan bantuan tersebut ke Pemerintah Otoritas Nasional Palestina setelah Ramadhan tahun ini.
Mengamati kondisi UNRWA sebagai the UN Special Agency yang khusus dibentuk untuk membantu pengungsi Palestina yang mencapai 5,3 juta jiwa, penyaluran zakat Baznas untuk bantuan luar negeri sangat tepat setelah sebelumnya melakukan hal sama untuk pengungsi Rohingya. "Dan ini mendapat apresiasi dari PBB," tutur Nico.
Dia memaparkan, situasi kritis pengungsi Palestina yang terancam tak bisa memenuhi kebutuhan pokok setelah bantuan untuk mereka dipotong oleh negara-negara terkait, belum mendapatkan perhatian luas publik Indonesia, khususnya umat maupun organisasi Islam.
Sementara itu, UNRWA sendiri telah membentuk Task Force Emergency Appeal 2018 hingga Juni mendatang. Salah satu tugas mereka adalah menggalang penghimpunan dana dengan target 550 juta dolar AS pada bulan Ramadhan ini. Hasil rapat di Kemenlu juga memutuskan untuk menggelar even kampanye kemanusiaan Palestine Weeks bersama IHA dan Baznas dalam waktu dekat, sekaligus menerima kunjungan pimpinan Komisioner Jenderal UNRWA, Pierre Krahenbuhl, ke Jakarta.
Di tempat yang sama, Direktur Perencanaan UNRWA, Abdi Aynte, memuji program-program kemanusiaan Baznas. "Kami mengapresiasi sepak terjang Baznas yang tampil terdepan sebagai institusi yang menggerakkan bantuan kemanusiaan di kancah regional dan global, seperti donasi untuk pengungsi Rohingya. Kami berharap bisa menjalin kerja sama dengan lembaga ini untuk membantu pengungsi Palestina," ujar Abdi yang juga Ketua UNRWA Task Force Emergency Appeal 2018 ini.
Seperti diketahui, Pemerintah Amerika Serikat (AS) secara resmi memotong dana bantuan untuk Palestina sampai lebih dari setengah jumlah awal yang diberikan. Seperti ditulis sejumlah media, Selasa (16/1), Departemen Luar Negeri AS mengumumkan pembekuan dana sebesar 65 juta dolar AS (Rp 870 miliar), setengah dari jumlah dana yang digelontorkan negara itu untuk disumbangkan ke Palestina. Meski demikian, AS akan tetap menyediakan dana sebesar 60 juta dolar AS (Rp 800 miliar) untuk UNRWA.
Di pihak lain, Pemerintah Israel juga dilaporkan tengah menggodok undang-undang yang akan memangkas bantuan untuk Palestina. Dilansir AFP via Arab News pada Ahad (18/2), legislasi ini diciptakan oleh Menteri Pertahanan Avigdor Lieberman. Dia memperkenalkan peraturan tersebut dalam pertemuan para menteri dan berharap Parlemen Israel segera mengesahkannya.
--
Ikuti Whatsapp Channel Republika