REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT -- Gelombang baru serangan bom menghantam Ghouta di Suriah timur pada Jumat (23/2), menjelang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan pemungutan suara untuk menuntut pemberlakuan gencatan senjata selama 30 hari di seluruh wilayah Suriah.
Selama enam hari berturut-turut, jet-jet tempur terus menggempur kota pertanian yang padat penduduk di sebelah timur ibu kota itu, yang menjadi benteng terakhir pemberontak dekat Damaskus. Peningkatan serangan telah menewaskan setidaknya 417 orang dan melukai ratusan lainnya, kata Syrian Observatory for Human Rights.
Lembaga pemantau yang berpusat di Inggris itu mengatakan pesawat-pesawat tempur dan artileri pemerintah menghantam Douma, Zamalka dan kota-kota lainnya di berbagai wilayah kantong pertanian itu pada Jumat subuh. Lembaga-lembaga bantuan medis mengatakan serangan-serangan jet telah mengenai belasan rumah sakit hingga menyulitkan para petugas untuk merawat mereka yang luka.
Pengeboman di Ghouta timur sejak Ahad malam menjadi serangan paling parah selama perang, yang saat ini telah memasuki tahun kedelapan. Pertahanan Sipil di Ghouta timur mengatakan para petugasnya bergegas membantu orang-orang yang terluka setelah serangan terjadi di kota Hammouriyeh pada Jumat pagi.
Dinas layanan darurat yang beroperasi di wilayah tersebut mengatakan pihaknya dalam beberapa hari terakhir ini telah menarik ratusan orang dari dalam reruntuhan. Belum ada komentar dari militer Suriah.
Damaskus dan Moskow mengatakan mereka hanya mengincar para milisi dan bahwa mereka bertujuan untuk mencegah para pemberontak menyerang ibu kota dengan meriam. Damaskus dan Moskow menuduh para pemberontak menjadikan para warga di Ghouta sebagai tameng.
Ghouta, yang merupakan kantong kota-kota satelit dan pertanian, berpenduduk hampir 400 ribu orang dan telah berada di bawah pengepungan pemerintah sejak 2013. Utusan khusus PBB untuk Suriah telah meminta agar gencatan senjata diberlakukan guna menghentikan salah satu serangan udara terburuk dalam perang tujuh tahun itu serta untuk mencegah timbulnya "pembunuhan massal".
Dewan Keamanan PBB sedang mempertimbangkan resolusi rancangan Kuwait dan Swedia, yang menuntut "penghentian permusuhan di seluruh Suriah untuk semua operasi militer" selama 30 hari agar bantuan dapat disalurkan dan evakuasi medis dapat dilakukan. Pemungutan suara akan dilakukan pada Jumat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika