REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menggagas saksi yang akan dihadirkan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dari masing-masing kandidat harus dibiayai oleh negara. Hal itu agar meminimalisasi biaya yang dibutuhkan untuk berkampanye.

"Mimpi saya itu, harusnya saksi itu dibayar oleh negara. Sehingga kita fokus saja pada urusan visi misi kita," kata Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil pada acara gala dinner penggalangan dana di Semeru Hall, Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (24/2).

Ia menjelaskan, dalam penggalangan dana yang diinisiasi oleh alumni University of California Berkeley itu, dana yang terkumpul bisa digunakan untuk membiayai biaya saksi yang dihadirkan oleh pasangan calon itu yang membutuhkan dana mencapai Rp 30 miliar. "Contohnya begini, saksi saja minimal dua orang, dikali kegiatan mereka Rp 100 ribu, dikali dua sudah Rp 200 ribu. Lalu dikali dua orang sudah Rp 400 ribu, dan dikali Rp 75 ribu saja sudah Rp 30 miliar hanya untuk saksi," terangnya.

Emil mengatakan, dengan adanya saksi yang dibiayai oleh negara, hal itu memudahkan para pasangan calon. Sebab, pembiayaan kampanye menurutnya tak murah.  "Ini baru saksi saja. Belum ujung-ujungnya orang yang namanya kampanye itu juga butuh kaos, spanduk, brosur, kalender, dan lain-lain. Makanya butuh biaya besar," ujarnya.

Oleh sebab itu, Emil mengapresiasi adanya gagasan penggalangan dana ini yang diusulkan oleh teman-temannya semasa kuliah di Amerika dulu di jurusan Tata Kota. "Ini adalah salah satu upaya untuk melatih sebuah pola pikir baru bahwa kita harus dukung proses demokrasi di Indonesia ini yang ternyata bila dipraktekkan itu tidak murah," kata Emil.

Ia juga menyebut untuk proses pencarian saksi oleh pihaknya masih dalam proses. Proses itu yakni dengan menggabungkan personel-personel usulan dari partai-partai yang mendukungnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika