REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo) memprediksi bisnis logistik pada 2018 akan tumbuh sekitar 15 persen atau sama seperti tahun sebelumnya.

"Tahun lalu tumbuh sekitar 15 persen, tahun ini kita prediksi tidak akan terlalu jauh lah di angka itu (15 persen)," kata Ketua Asperindo Mohamad Feriadi, usai menghadiri peluncuran layanan Friendly Logistics di Spasial Jalan Gudang Selatan Kota Bandung, Selasa (27/2).

Mohamad Feriadi yang juga menjabat sebagai President Director JNE Express ini menjelaskan ada beberapa faktor yang membuat pertumbuhan bisnis logistik tahun ini sama dengan tahun lalu. "Alasannya banyak tadi bagaimana pemerintah dalam membuat aturan, bagaimana sekarang infrastruktur sekarang ini terbatas, tidak mungkin kita sebagai operator bisa membangun infrastruktur sendiri, suruh JNE nih bikin jalan atau pelabuhan sendiri. Fokus kita bukan ke sana," kata dia.

Namun, kata Feriadi, pihaknya tetap optimistis bisnis logistik di tanah air akan lebih baik daripada saat ini jika semua pihak yang terlibat memperbaiki regulasi. "Ke depan, mungkin akan lebih baik daripada saat ini, tapi dengan catatan pertama pemerintah diharapkan membangun infrastruktur lebih banyak, jalan, pelabuhan, bandara," kata dia.

"Hal itu adalah faktor pendukung yang akan membuat transportasi barang dan jasa jadi lebih mudah dan efektif, lebih cepat sampai ke konsumen," kata dia.

Selain itu, kata Feriadi, tantangan lain yang dihadapi oleh Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo) adalah terkait kebijakan dari pemerintah seperti rencana pembatasan jumlah kendaraan berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap di Jalan Tol Jakarta-Cikampek. Pihaknya menilai rencana tersebut akan memperlambat pengiriman logistik barang.

"Saya yakin pastinya akan terjadi perlambatan, contoh misalnya bagaimana dengan teman-teman (pengusaha jasa pengiriman) yang hanya punya satu kendaraan, ganjil saja atau genap saja. Bagaimana ketika hari-hari genap atau sebaliknya. Bagaimana mereka akan melakukan pengiriman kalau ini diterapkan," ujar dia.

Ia mengatakan dampak dari kebijakan ganjil-genap di jalan tol tersebut akan dirasakan oleh para pelaku usaha di bidang jasa pengiriman barang. "Dampaknya akan sangat dirasakan langsung oleh kami, dirasakan langsung masyarakat pasti akan terjadi delay (pengiriman barang)," kata dia.

Menurut dia, seharusnya pemerintah merangkul pihak-pihak terkait sebelum menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan berdasarkan nomor polisi ganjil dan genap di jalan tol. "Seperti pemerintah akan membuat aturan ganjil-genap di jalan tol, kemarin saya ditanya, saya bilang, saya sebagai pelaku kita tidak pernah diajak bicara, seharusnya sebelum aturan ini dibuat kita sebagai yang merasakan aturan itu harusnya kita diajak bicara," kata dia.

Hal tersebut, menurut dia, harus dilakukan agar semua pihak bisa mengetahui dampak positif dan negatif dari pemberlakuan aturan tersebut. "Analoginya gini, kita bikin baju mau kayak gimana bajunya. Ini nggak, ini bikin peraturan, tapi ini nggak, harusnya kita diajak diskusi, apa dampak positif negatif kalau aturan ini diterapkan," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika