REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI Muhadjir Effendy menyatakan keprihatinannya banyak tenaga kerja Indonesia (TKI) di Malaysia yang tidak lulus pendidikan formal bahkan ada yang tidak lulus sekolah dasar (SD). Muhadjir mengemukakan hal tersebut saat memberikan sambutan di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL), Kamis (1/3).
Sebelumnya saat peresmian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di KBRI Kuala Lumpur Muhadjir sempat berdialog dengan sejumlah siswa peserta PKBM yang menyatakan dirinya tidak lulus sekolah dasar (SD). "Di Malaysia ini banyak penduduk pekerja kemudian ada yang putus kerja karena alasan-alasan tertentu sementara kalau mau kembali ke Indonesia dalam waktu dekat kesulitan," katanya.
Kemudian atas inisiatif Dubes Rusdi Kirana didirikan PKBM untuk dilatih menjadi tenaga terampil. "Jadi nanti ada dua pilihan mau bekerja di Malaysia atau kembali ke Indonesia. Kalau kembali ke Indonesia nanti Pak Dubes akan mengarahkan untuk berwirausaha," katanya.
Yang kedua, ujar dia, PKBM juga akan melengkapi tugas pendidikan formal yaitu untuk anak-anak usia sekolah yang tidak sempat mengikuti pendidikan formal di Community Learning Center (CLC) bisa mengambil paket belajar di PKBM yakni paket A setara SD paket B setara SMP dan paket C setara SMA.
"Sehingga kalau pulang memiliki ijazah setara pendidikan formal. Anak-anak usia sekolah di Malaysia tidak semua mempunyai kesempatan bersekolah di CLC sehingga bisa masuk PKBM," katanya.
Muhadjir menegaskan lulusan paket C bisa melanjutkan perguruan tinggi di Indonesia. "Yang CLC kan setara SMP, Dubes punya inisiatif kita akan mendirikan SMK di Kinabalu sehingga mereka tamat CLC bisa melanjutkan ke SMK. Yang kita siapkan betul-betul untuk memenuhi tenaga kerja di Malaysia dalam rangka memotong mata rantai lingkaran setan kemiskinan agar mereka naik kelas," katanya.
Muhadjir menegaskan PKBM nanti akan dikembangkan ke seluruh wilayah di Malaysia dan yang menjadi konsentrasi yang bekerja di perkebunan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika