REPUBLIKA.CO.ID, TULUNGAGUNG -- PT KAI (Persero) menutup sejumlah perlintasan jalur kereta api ilegal di wilayah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Proses penutupan saat ini sudah dilakukan dengan cara memasang pelang besi serta dipasang rambu larangan untuk melintas.
"Penutupan perlintasan liar ini merupakan instruksi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub demi menghindari korban jiwa," kata Manajer Humas PT KAI DAOP 7 Madiun Supriyanto saat dihubungi melalui telepon di Tulungagung, Rabu (21/3). Ia tidak merinci berapa perlintasan ilegal yang ditutup oleh KAI.
Di Tulungagung, salah satu perlintasan yang ditutup paksa KAI berada di wilayah Kecamatan Ngantru. Tetapi, tindakan penutupan itu tidak membuat warga menggunakan jalur resmi yang disediakan pemerintah.
Sebaliknya, kebanyakan warga nekat melewati saluran irigasi di bawah jalur rel kereta api untuk menyeberang dan melakukan aktivitas sehari-hari.
"Kalau melalui jalur umum terlalu jauh. Selama ini warga melewati perlintasan darurat ini untuk pergi ke sekolah, bekerja di sawah dan aktivitas lainnya. Jalurnya lebih pendek," tutur Nurhadi.
Menurutnya, setiap hari ratusan warga melewati jalan darurat ini. Meski relatif aman, namun setiap pengendara yang melintas harus lebih berhati-hati, melihat jarak antara permukaan jalan dengan rel kereta di atasnya cukup rendah.
Akibatnya, pengendara motor yang melintas harus sedikit membungkuk agar tidak terbentur besi penyangga rel.
"Ya tetap hati-hati jika ingin melewati saluran ini. Sebab antara rel dengan tanah cukup dekat. Selain itu ketika turun hujan jalur darurat ini akan terisi air dan tidak dapat dilewati," kata Sumaji.
Nurhadi dan Sumaji mengatakan jika perlintasan yang ditutup ini merupakan jalur penting bagi ratusan warga setempat, terutama anak-anak sekolah.
Kata mereka, jalan tersebut menjadi jalur alternatif untuk menuju ke sekolah dan kantor pemerintahan desa.
"Bila harus melewati jalur utama untuk menuju ke kedua lokasi tersebut warga harus memutar sejauh kurang lebih tiga kilometer," katanya.
Warga berharap perlintasan sebidang di Desa Ngantru dapat dibuka kembali atau dibuatkan akses jalan yang lebih memadai.
Namun pihak PT KAI enggan mengabulkan permintaan tersebut. Kata Supriyanto, apabila masyarakat membutuhkan akses agar mengajukan ke pemerintah daerah (pemda) setempat.
Solusinya bisa dengan membuat underpass atau cara lain. "Atau silakan meminta ke Ditjen Perkeretaapian, yang berwenangan terhadap perlintasan sebidang," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika