REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Iran mengecam sanksi baru yang dikeluarkan Amerika Serikat (AS) terhadap warganya atas dugaan keterlibatan mereka dalam aksi peretasan yang didukung negara. Mereka juga dituduh melakukan skema pencurian kekayaan intelektual.

Departemen Keuangan AS mengumumkan sanksi baru itu pada Jumat (23/3) yang ditujukan kepada 10 individu dan Mabna Institute yang dituduh meretas ratusan universitas atas nama Garda Revolusi Iran. Departemen itu juga mendakwa sembilan warga Iran lainnya di New York.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Bahram Ghassemi menyebut tuduhan itu adalah tuduhan yang salah. "Iran mengutuk tindakan provokatif, ilegal, dan tidak adil yang dilakukan Amerika Serikat, yang merupakan tanda permusuhan para pemimpin AS terhadap rakyat Iran," kata Ghassemi, seperti dilaporkan laman Channel News Asia.

Dua pendiri Mabna Institute, Gholamreza Rafatnejad (38 tahun) dan Ehsan Mohammadi (37) termasuk di antara sembilan warga Iran yang didakwa di New York dan asetnya akan dibekukan AS. Menurut Departemen Keuangan AS, sejak 2013 Mabna Institute telah melakukan intrusi siber ke dalam sistem komputer di 144 universitas AS dan 176 universitas di 21 negara asing.

"Karyawan dan pendiri Mabna Institute terlibat dalam pencurian kekayaan intelektual dan data berharga dari ratusan universitas AS dan universitas negara lainnya untuk keuntungan finansial pribadi," kata Wakil Jaksa Agung AS, Rod Rosenstein.

"Berkaitan dengan banyaknya gangguan ini, para terdakwa diketahui bertindak atas perintah pemerintah Iran dan, khususnya, Garda Revolusi Iran," kata Rosenstein.

Departemen Tenaga Kerja AS, Komisi Pengaturan Energi Federal AS, puluhan perusahaan swasta dan organisasi non-pemerintah seperti UNICEF juga diduga menjadi sasaran.

Geoffrey Berman, Jaksa AS untuk Distrik Selatan New York, mengatakan Iran melakukan serangan 'spearphishing' yang dirancang untuk mencuri kata sandi dari akun e-mail. Menurut Berman, peretasan tersebut adalah salah satu skema peretasan terbesar yang pernah ada di negara itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika