REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di seluruh Indonesia menggelar Ujian Nasional (UN) tahun 2018 secara serentak pada Senin (2/4) ini. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhajdir Effendy pun berharap, pelaksanaan UN bisa menjadi referensi untuk melakukan evaluasi dan perbaikan sistem pendidikan di Indonesia.
Muhadjir menilai pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Provinsi Jakarta sudah relatif baik. Hal tersebut dia sampaikan pasca meninjau pelaksanaan UNBK di SMK 29 dan 6 Jakarta.
"Hari ini saya melihat pelaksanaan UNBK SMK di Jakarta, dan pelaksanaannya sudah bagus di DKI ini," kata Muhajdir di SMK 29 Jakarta, Senin (2/4).
DKI Jakarta sendiri, termasuk satu dari 11 provinsi di Indonesia yang sudah menggelar UNBK SMK 100 persen. Sementara pelaksanaan UNBK SMK di 23 provinsi lainnya, menurut Muhadjir, masih berkisar diangka 80 persen hingga terendah 60 persen.
Muhadjir mengatakan, daerah yang masih rendah pelaksanaan UNBK-nya mayoritas adalah daerah terpencil dan perbatasan. Keterbatasan akses, sarana dan prasana menjadi kendala utama pelaksanaan UNBK.
Kendati begitu, dia menyatakan, dari tahun ke tahun, ada peningkatan jumlah pelaksanaan UNBK jenjang SMK di berbagai daerah di Indonesia. Dia pun menargetkan, tahun depan pelaksanaan UNBK jenjang SMK bisa 100 persen.
"Untuk itu, kami terus memberikan bantuan-bantuan yang dibutuhkan (UNBK) agar bisa segera memenuhi ketentuan, memenuhi standart, sehingga semua daerah terpencil, perbatasan bisa melaksanakan UNBK," jelas Muhadjir.
Untuk menjamin kelancaran UNBK di berbagai daerah, Muhajdir mengatakan, pemerintah telah bekerja sama dengan PLN, Telkomsel dan stakeholder lainnya. Selain itu, Kemendikbud juga telah meminta bantuan ICW dan Ombudsman Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan UN di berbagai daerah. Terlebih, bagi daerah yang masih melaksanakan ujian nasional berbasis kertas dan pensil (UNKP).
"Tapi kita juga telah menutup kemungkinan (curang) untuk pelaksanaan UNKP itu serapat mungkin, sampai tidak ada celah (kebocoran atau kecurangan) sedikitpun," kata Muhadjir.
Karena itu, dia juga meminta agar pemerintah daerah tidak membuat aturan untuk menyama-ratakan pelaksanaan UNBK disetiap sekolah di daerahnya. Jika sudah ada sekolah yang mampu menggelar UNBK, Muhadjir menganjurkan agar sekolah tersebut bisa melaksanakan UNBK.
Dengan UNBK, guru dan pihak-pihak lainnya tidak perlu lagi mengkhawatirkan terjadinya praktek kecurangan. Sebab, soal UNBK telah dienkripsi dan baru bisa diakses beberapa menit sebelum UNBK berlangsung.
Selain itu, soal setiap siswa pun berbeda. Sehingga meskipun pelaksanan UNBK di satu sekolah dibagi menjadi dua sesi, dia menjamin siswa tidak bisa membocorkan soal sebelumnya karena soal mereka dipastikan berbeda.
Ikuti Whatsapp Channel Republika