REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly meminta seluruh sipir baru agar melaporkan seluruh tindak penyelewangan di dalam penjara. Ia meminta seluruh pegawai baru di lingkungan Kemenkumham menjadi penggerak perubahan kinerja.
Ia yakin, seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dilakukan secara transparan menghasilkan pegawai yang berintegritas dan jujur. "Makanya CPNS saat ini harus bekerja bersih pula. Jangan ada gaya lama, main pungli, bahkan jadi jaringan pemain narkoba," ujar Yasonna, Senin (2/4).
Yasonna menegaskan, ia tak segan untuk memecat pegawai baru yang ketahuan menggunakan narkoba. Ia meminta seluruh CPNS untuk menjadi mata dan telinganya, dengan melaporkan seluruh aksi curang yang dilakukan di dalam lingkungan Kemenkumham, termasuk di penjara.
"Kalau ada rekan kalian jadi jaringan narkoba lapor ke saya. Kalau ada yang memungut-mungut, laporkan juga. Saya beri jaminan perlindungan. Jangan takut, kita perlu berubah. Kita selama ini dikritik karena adanya peredaran narkoba di Lapas, buktikan kalian bisa membersihkan itu," jelasnya panjang lebar.
Dalam seleksi penerimaan CPNS tahun 2018 ini, Kementerian Hukum dan HAM mendapat kuota paling banyak dibanding kementerian/lembaga lainnya. Dua gelombang penerimaan CPNS dibuka dengan jumlah formasi total 37.138 kursi. Dari angka tersebut, Kementerian Hukum dan HAM mendapat kuota 17.526 kursi.
"Kementerian Hukum dan HAM mendapat jatah paling banyak. Jutaan peserta mengikuti tes, hanya 17 ribu yang diterima. Kalianlah pemenangnya, jaga predikat itu, jangan jadi bandar narkoba," katanya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit menilai bahwa kunci utama untuk menyetop seluruh akses narkoba di dalam penjara adalah membangun sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Artinya, SDM yang bekerja di lingkungan penjara harus benar-benar antinarkoba.
"Narkoba masalah nasional. Begitupula di Sumbar. Jangan lagi ada berita, narkoba di Sumbar disetir oleh jaringan Lapas," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika