REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak seribu ton beras disumbangkan Indonesia ke pada para pengungsi Suriah. Ribuan ton bahan pangan itu rencananya dikirimkan ke kawasan konflik tersebut pada pertengahan April tahun ini. "Sebanyak seribu ton beras akan kita kirimkan pada 21 April nanti dan kami meminta ibu menlu (Retno Marsudi) untuk melepas pengiriman itu," kata Senior Vice President ACT, Novariandi Imam Akbari di Jakarta, Kamis (5/4).
Seribu ton beras itu dikirimkan melalui lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Novariandi mengatakan, beras-beras tersebut diperkirakan akan sampai ke tangan para pengungsi Suriah pada pertengahan Mei tahun ini.
Novariandi menjelaskan, beras-beras tersebut rencanana akan dikirimkan melalui jalur laut. Kapal yang mengangkut bahan pangan itu akan bertolak dari pelabuhan Belawan di Medan, Sumatera Utara menuju Turki. Setibanya di Turki, bahan pangan akan segera didistribusikan ke gudangIndonesian Humaniratian Center (IHC) sebelum diterima warga Suriah.
Novariandi mengatakan, ribuan ton beras itu akan dikirimkan dalam satu kali perjalanan. Dia melanjutkan, beras tersebut merupakan hasil produksi petani Indonesia dimana sebagian besar merupakan beras asal Aceh.
Novariandi mengungkapkan, bantuan disasar untuk masyarakat Suriah yang berada di perbatasan Turki seperti Idlib dan kawasan lainnya. Dia menambahkan, ini akan sekaligus meringankan beban yang ditanggung pemerintah Turki terkait pengungsi Suriah. "Tidak hanya beras, kami juga mendirikan dapur umum yang menyajikan makanan siap santap untuk 15 ribu pengungsi dan memberikan seribu paket bahan pangan kepada pengungsi lain di Idlib," kata Novariandi.
Sementara, pertemuan ACT dengan Menlu Retno berlangsung tertutup. Novariandi mengatakan, pertemuan saat itu lebih membahas laporan bantuan kemanusiaan yang diberikan ACT ke negara-negara lain. Kendati, Menlu Retno hingga saat ini masih belum memberikan komentar terkait permintaan lembaga kemanusiaan itu untuk melepas keberangkatan kapal bantuan untuk Suriah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika