Selasa 10 Apr 2018 16:38 WIB

Pengamat: Gerindra dan PKS Bakal All Out di Pilpres 2019

Jika PKS dan Gerindra tidak segera deklarasi, akan membuat ragu partai lainnya.

Rep: Ali Mansur/ Red: Bilal Ramadhan
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersama Presiden PKS Sohibul Iman usai mengumumkan nama calon gubernur maupun wakil gubernur yang akan didukung PKS di lima provinsi pada Pilkada 2018 di Kantor DPP PKS Jakarta, Rabu (27/12).
Foto: Republika/Prayogi
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersama Presiden PKS Sohibul Iman usai mengumumkan nama calon gubernur maupun wakil gubernur yang akan didukung PKS di lima provinsi pada Pilkada 2018 di Kantor DPP PKS Jakarta, Rabu (27/12).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat komunikasi politik dari Universitas Brawijaya, Malang, Anang Sudjoko memprediksikan Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bakal all out menghadapi pemilihan presiden (pilpres) 2019. Apalagi, duo partai biru, Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN), diisukan akan merapat ke poros pengusung Presiden Joko Widodo.

"Justru (isu Demokrat dan PAN) menjadi sebuah 'pertempuran' yang menarik. Memang koalisi keduanya sangat tipis dengan syarat yang ada. Namun, kondisi ini akan menjadi dua partai ini all out di luar batas," ungkap Anang, saat dihubungi melalui telepon, Selasa (10/4).

Menurut Anang, salah satu faktor Partai Demokrat dan PAN makin menjauh dari poros Gerindra-PKS karena belum munculnya kandidat calon presiden (capres) lain. Karena itu, hal ini membuat beberapa partai makin merapat dengan gerbong Joko Widodo.

Di samping itu, hal tersebut juga terkait dengan kekuatan lobi dan magnet sebagai pejawat dari poros Joko Widodo. "Oleh karena itu, jika Gerindra dan PKS tidak segera mendeklarasikan maka partai-partai yang seharusnya berpotensi bersama dengan Gerindra dan PKS akan semakin ragu," tuturnya.

Meski demikian, peta kekuatan parpol di pilpres 2019 masih berpotensi dinamis. Sebab, koalisi partai pendukung Joko Widodo belum tentu akan terus bertahan di koalisi.

Bahkan, beberapa partai masih mengajukan syarat. Jika persyaratan tidak terpenuhi, akan terjadi perubahan. Tidak hanya itu, mereka juga masih menunggu hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun ini.

"Hasil pilkada di beberapa daerah juga bisa menjadi pertimbangan dalam melakukan negosiasi di tingkat pusat," kata Anang menambahkan.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement