REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal menilai proses perdamaian di Semenanjung Korea akan berlangsung cukup lama hingga bisa terealisasi.

"Hal ini terkait dengan pelucutan nuklir, mereka pasti tidak akan dengan mudah melakukan itu," tutur Dino dalam sebuah seminar yang berlangsung di kantor FPCI di Jakarta, Selasa (10/4).

Proses perdamaian diperkirakan akan panjang mengingat syarat utama untuk terciptanya perdamaian di Semenanjung Korea ialah dengan dihentikannya program peluru kendali dan senjata nuklir Korea Utara. Sementara itu, Dino mengatakan bahwa pemimpin tertinggi Korea Utara pasti akan enggan untuk melakukan permintaan tersebut, mengingat besarnya upaya yang telah diberikan rezim tersebut demi menjadi negara berkekuatan nuklir.

"Denuklirisasi ini sulit. Mereka sudah mengerahkan waktu dan tenaga sejak lama dan dalam jumlah yang besar. Saat pertemuan besok pun, saya rasa mereka tidak akan dengan mudah mengiyakan permintaan tersebut," katanya, menerangkan.

Pria yang pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Amerika Serikat ini pun menceritakan informasi yang ia peroleh saat melakukan kunjungan ke Korea Utara pada 3-7 April. Dari hasil kunjungannya dan bertemu dengan pejabat tinggi di Korea Utara, ia memahami bahwa semua kalangan pejabat di negera tersebut enggan memberikan keterangan atau kepastian mengenai proses denuklirisasi.

Hal ini mengingat bahwa nunklir menjadi bidang strategis nasional yang hanya dikendalikan oleh pemimpin tertinggi Kim Jong-un. "Harus diingat juga bahwa nuklir menjadi perhatian utama mereka, sudah dijalankan sejak pemerintahan Kim Jong Il. Mereka bertujuan untuk menjadi negara dengan kekuatan nuklir," tutur Dino.

Senada dengan hal tersebut, sebelumnya Kepala Departemen Hubungan Internasional Fisipol UGM Nur Rachmat Yuliantoro menilai proses perdamaian di Semenanjung Korea masih memerlukan proses panjang meski situasi menunjukan perkembangan politik yang positif.

"Menurut saya masih sangat jauh, sehingga dalam konteks ini pihak-pihak yang berkepentingan akan tetap dalam posisinya sekarang," ujar Rachmat.

Sedangkan pada Amerika Serikat, sebagai pihak yang memiliki kepentingan terbesar di kawasan tersebut, Rachmat menilai AS akan tetap menaruh rasa curiga pada Korea Utara dan menganggap rezim mereka sebagai "Axis of Evil" yang bermusuhan, namun di sisi lain akan tetap melindungi kepentingan-kepentingan Korea Selatan.

Membahas perbaikan di Semenanjung Korea, direncanakan dua pertemuan antar-Korea dan antara Korea Utara dan Amerika Serikat, masing-masing dilaksanakan pada akhir bulan April dan akhir bulan Mei.

Pembicaraan mengenai KTT antar-Korea, yang akan menjadi pertemuan pertama sejak 2007, merupakan hal positif setelah berbulan-bulan ketegangan antara Pyongyang, Seoul dan, Washington mengenai program nuklir dan rudal Korea Utara.

Ikuti Whatsapp Channel Republika