REPUBLIKA.CO.ID, JEDDAH -- Kabinet Arab Saudi menegaskan kembali mereka mengecam pelanggaran yang dilakukan Israel terhadap Masjid al-Aqsha dan warga Palestina. Dilansir di Arab News, Rabu (11/4), mereka juga menekankan dukungan kuat Kerajaan Saudi bagi masalah dan hak Palestina, terutama pembentukan negara merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, sesuai dengan Prakarsa Perdamaian Arab 2002.
Dipimpin oleh Raja Salman di Istana al-Yamamah, Kabinet pada Selasa (10/4) menyatakan penghargaannya terhadap Pemerintahan Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan rakyat AS untuk sambutan hangat dan keramahtamahan yang diberikan kepada Putra Mahkota Mohammed bin Salman dan delegasinya selama kunjungan resmi mereka ke AS.
Kabinet menyatakan, pembicaraan dan pertemuan yang bermanfaat dengan Trump dan pejabat senior AS akan berkontribusi memperdalam dan memperkuat hubungan bilateral secara historis dan strategis. Mereka juga menekankan kerja sama yang saling menguntungkan di berbagai bidang.
Ia juga menantikan hasil kunjungan resmi Putra Mahkota ke Prancis dan pertemuannya dengan presiden, perdana menteri, dan pejabat lainnya. Kunjungan dilakukan Putra Mahkota ke Prancis untuk meningkatkan hubungan bilateral dan membahas masalah yang menjadi perhatian bersama.
Kabinet juga meninjau laporan perkembangan regional dan internasional terbaru. Ia mengutuk serangan yang dilakukan oleh pemberontak Houthi Yaman di sebuah kapal tanker minyak Saudi di perairan internasional.
Dalam hal ini, mereka menekankan perlunya menahan Houthi dan pendukung Iran. Sebab, mereka dinilai bertanggung jawab dan dianggap melanggar hukum internasional. Hal itu dikatakan untuk memastikan implementasi resolusi Dewan Keamanan PBB yang cepat dan komprehensif.
Kabinet juga menekankan pentingnya menempatkan pelabuhan Hodeidah Yaman di bawah pengawasan internasional untuk mencegah penyelundupan senjata Houthi, yang mengancam kebebasan navigasi dan perdagangan global melalui Selat Bab El-Mandeb dan Laut Merah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika