REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setahun sebelum Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, elektabilitas Jokowi masih berkutat di angka 30 hingga 40 persen. Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Reni Suwarso, melihatnya sebagai posisi yang kritis sebagai seorang pejawat.
Menurutnya, masih ada sejumlah upaya yang dapat dilakukan Jokowi untuk meningkatkan elektabilitasnya. Poin pertama yang harus dilakukan Jokowi adalah tetap bekerja dan menunjukkan bukti.
Menurut Reni, rakyat Indonesia sudah terlampau lelah dengan jargon-jargon yang dituangkan dalam kampanye. "Tetap bekerja dan jangan lupa untuk menunaikan janji-janji kampanye Jokowi ketika Pilpres 2014," ujarnya ketika dihubungi Republika.co.id, Rabu (18/4).
Kedua, Jokowi jangan sekadar blusukan ke semua tempat. Reni mengatakan, Jokowi seharusnya bisa memilih fokus pada isu-isu tertentu yang kini menjadi prioritas pemerintah untuk melakukan blusukan.
Di masa pemerintahan sekarang, pajak dan infrastruktur tengah menjadi perhatian. Reni menjelaskan, apabila ekonomi terlalu panas, nanti justru bisa jadi pecah dan merugikan dirinya sendiri.
"Sekarang Jokowi terlihat genjot dua hal itu. Kasihan rakyat dan pebisnis tidak bisa bergerak. Pebisnis merasa paket pajak terlalu tinggi, masyarakat kesal karena macet di mana-mana. Jadi, harus ada keseimbangan.," tutur Reni yang menjabat sebagai direktur Center for Election and Political Party FISIP UI.
Tidak kalah penting, Jokowi sebaiknya memberi perhatian terhadap pendidikan politik untuk rakyat. Sampai saat ini, Reni melihat, pendidikan politik tidak diterapkan secara sistematis dan terstruktur.
Pendidikan ini harus dilakukan secara kontinyu sehingga pemerintah dapat memilih pemimpin berdasarkan rekam jejak dan program, bukan isu bola panas. Lembaga survei Median memperlihatkan elektabilitas Jokowi dalam pilpres 2019 berkutat di angka 36,2 persen, naik sekitar 1,2 persen dibanding dua bulan lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika