REPUBLIKA.CO.ID, PANDEGLANG -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengatakan, pemerintah menawarkan penerapan kurikulum Islam moderat dan toleran guna menangkal paham radikalisme. Jika disetujui, kurikulum ini akan diterapkan mulai dari jenjang pendidikan taman kanak-kanak (TK) hingga universitas.

"Kita berharap penerapan kurikulum itu terlebih dahulu dilakukan kajian yang mendalam," kata Puan saat mengunjungi pusat Pendidikan Mathla'ul Anwar di Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang, Ahad (29/4).

Penerapan kurikulum Islam moderat dan toleran atas usulan Imam Besar al-Azhar, Kairo, dan Grand Sheikh Mukti Kairo, Mesir, setelah melaksanakan ibadah umrah belum lama ini. Namun, sebelum kurikulum itu diterapkan tentu berkaitan agama, sosial, dan tokoh-tokoh juga diperlukan masukan-masukan bagaimana kurikulum tersebut.

Apakah kurikulum itu bermanfaat untuk menangkal paham radikalisme sejak dini. Pihaknya juga nanti akan mengundang Mathla'ul Anwar untuk berdiskusi dan masukan-masukan bagaimana penerapan kurikulum tersebut.

Sebab, usulan Imam Besar al-Azhar dan Grand Sheikh Mukti Kairo sangat bagus untuk mengedepankan Islam dan toleran guna menangkal paham radikalisme. Apabila penerapan kurikulum disetujui, tentu akan diterapkan jenjang pendidikan taman kanak-kanak (TK) hingga universitas.

"Kita tentu memiliki tanggung jawab dan melaksanakan secara gotong royong agar kurikulum itu bermanfaat bagi bangsa dan negara," katanya menjelaskan.

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengatakan, penerapan kurikulum Islam moderat dan toleran tetap terlebih dahulu dilakukan pengkajian dengan mengundang para pakar, tokoh agama, dan masyarakat. "Kita mendukung kurikulum itu karena dapat menangkal paham radikalisme," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika