REPUBLIKA.CO.ID, SYDNEY -- Partai Buruh Australia (ALP) berjanji untuk menghapuskan Pajak Barang dan Jasa (Goods and Services Tax/GST) atas tampon atau pembalut wanita jika memenangkan pemilu berikutnya. Sebagai gantinya, partai ingin mengumpulkan uang tambahan untuk perawatan kesehatan alternatif yang saat ini dikecualikan dari GST.
Partai telah lama berpendapat bahwa pajak atas tampon seharusnya tidak diterapkan sejak awal. Hal itu karena produk saniter diperlukan untuk kesehatan reproduksi dan bukan barang mewah.
Juru bicara oposisi untuk kesehatan Catherine King mengatakan tampon adalah kebutuhan dasar bagi perempuan. "Mereka membebani wanita lebih dari 300 juta dolar Australia setiap tahun, 30 juta dolar adalah GST," kata King.
"Sudah waktunya pajak ini dibabat."
Kebijakan baru ALP adalah untuk menutupi kekurangan pendapatan dengan memperkenalkan GST ke sekelompok obat alternatif yang baru-baru ini dikeluarkan dari rabat asuransi kesehatan swasta. Hal itu karena mereka tidak didukung oleh kepala petugas medis.
"Apa yang kami usulkan adalah bahwa kerugian pada negara bagian pada pembalut dan tampon akan diterapkan pada 12 terapi alami yang kadang-kadang dikecualikan untuk GST seperti jamu dan naturopati," kata King.
King mendesak Menteri Keuangan untuk mencubit kebijakan Partai Buruh dan mengumumkannya anggaran bulan depan. Jika tidak, partai akan melobi negara bagian dan teritori untuk mengadopsi reformasi kebijakan jika menang pemilu berikutnya.
Mantan Menteri Keuangan Joe Hockey dikenal berjanji untuk menghapuskan pajak tampon ketika ditanya mahasiswa pada 2015. Perdana Menteri Tony Abbott segera menampik saran itu dan tetap tidak terkesan ketika ditanya lagi tentang kebijakan itu pada Maret.
"Kami harus memperluas basis pajak, " ujarnya.