REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kader Partai Amanat Nasional (PAN) Eggi Sudjana menuding bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pro-terhadap pemerintahan Joko Widodo atau Jokower. Eggi melontarkan tudingan tersebut lantaran menganggap MUI tak membantu mengusut kasus bagi-bagi sembako yang menewaskan dua bocah di Monas, Sabtu (28/4) lalu.

Tudingan itu pun mendapat tanggapan dari Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Cholil Nafis. Menurut KH Cholil, MUI memiliki tugas mengayomi dan melindungi umat untuk semua golongan.

Menurut Cholil, semua bentuk kedzaliman atau ketidakadilan harus ditentang dan kaum yang lemah harus dilindungi. Namun, kata dia, MUI bukanlah partai politik, sehingga sikap MUI selalu didasarkan kepada alasan keagamaan.

"Terkait dengan kasus sembako maut, MUI memandang sudah ditangani oleh pihak berwajib dan yang memiliki peran atas kasus tersebut harus diusut sesuai dengan ketentuan hukum. Sejak awal MUI tetap ingin semua kedzaliman harus dilawan," ujar KH Cholil kepada Republika.co.id, Sabtu (5/5).

Karena itu, KH Cholil mengimbau agar semua pihak tidak menyimpulkan sesuatu yang tak beretika terhadap lembaga yang diurusi oleh para ulama. Karena, hal itu justru akan membuat politisi tersebut tidak dipercaya oleh umat.

"Janganlah ada pihak atau politisi yang menyimpulkan dengan serampangan, menyimpulkan dengan cara berfikir politik yang tidak menggunakan etika. Sepatutnya para politisi mengedepankan etika jika ingin dipercaya oleh umat," ucapnya. "Kalau pernyataan politisi yang tendensius begini (tudingan Egi) dan tidak memahami etika, maka sulit dipercaya masyarakat."

Sebelumnya, Kamis (3/5), Eggi mempersoalkan sikap MUI yang tak membantu mengusut kasus sembako di Monas, Sabtu (28/4). Menurut Eggi, MUI bersikap tidak objektif dan tidak adil terhadap segala masalah yang berhubungan dengan umat sehingga Eggi menuding MUI proterhadap pemerintah dan Presiden Joko Widodo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika