REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan sasaran pertumbuhan ekonomi pada 2019 ditetapkan 5,4 persen hingga 5,8 persen. Pemerintah bertekad mewujudkan peningkatan pertumbuhan yang lebih berkualitas dan inklusif agar tercipta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Sasaran pertumbuhan ini diarahkan untuk mendorong pemerataan pertumbuhan di seluruh wilayah Indonesia, dengan melaksanakan percepatan pembangunan kawasan timur Indonesia, wilayah perbatasan, kawasan terluar dan daerah tertinggal," kata Sri Mulyani dalam menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun Anggaran 2019 di Rapat Paripurna DPR, Jakarta, Jumat (18/5).
Sri Mulyani mengatakan, salah satu upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut antara lain dengan mengedepankan sektor yang bernilai tambah agar pasar domestik menjadi lebih kokoh serta mendepankan produktivitas.
Salah satu sektor yang mempunyai nilai tambah tersebut adalah industri berbasis ekonomi digital yang saat ini membutuhkan dukungan kualitas sumber daya manusia produktif, inovatif dan mampu berdaya saing.
Selain itu, momentum pertumbuhan investasi dan ekspor juga terus dipelihara dengan menghilangkan berbagai regulasi yang menghambat di pemerintah pusat maupun daerah serta melakukan reformasi dalam bidang perpajakan dan ketenagakerjaan.
"Pemerintah juga sedang mendesain berbagai kebijakan insentif fiskal yang atraktif dan kompetitif guna meningkatkan investasi dan mendorong ekspor," kata Sri Mulyani.
Dalam kesempatan ini, Sri Mulyani juga menyampaikan sasaran inflasi pada rentang 3,5 persen plus minus satu persen di 2019 atau pada tingkat yang rendah untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi rumah tangga.
"Dalam pengendalian inflasi, pemerintah menjaga keseimbangan sisi penawaran dan sisi permintaan. Untuk menjaga ketersediaan pasokan barang khususnya pangan, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas produksi nasional," ujarnya.
Sedangkan rata-rata nilai tukar rupiah pada 2019 diperkirakan berada pada kisaran Rp13.700-Rp14.000 per dolar AS, meski banyak tantangan dalam menjaga stabilitas dan pergerakan kurs, salah satunya normalisasi kebijakan moneter di AS.
Ia menyampaikan pergerakan nilai tukar rupiah dalam rentang yang memadai tidak selalu berarti negatif terhadap perekonomian domestik, karena bisa bermanfaat kepada perbaikan daya saing ekspor Indonesia dan pertumbuhan ekonomi.
"Pemerintah bersama Bank Indonesia akan terus mengelola stabilitas ekonomi dan pergerakan nilai tukar tersebut agar tidak terjadi volatilitas yang merusak iklim usaha dan aktivitas ekonomi," kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.
Asumsi dasar makro lainnya yang menjadi basis penghitungan RAPBN 2019 adalah suku bunga SPN 3 bulan rata-rata pada kisaran 4,6 persen-5,2 persen, harga ICP minyak pada kisaran 60-70 dolar AS per barel, lifitng minyak bumi 722 ribu-805 ribu barel per hari dan lifting gas bumi 1.210 ribu-1.300 ribu barel setara minyak per hari.
"Pada 2019, harga minyak mentah dunia diperkirakan akan mengalami kenaikan karena naiknya permintaan sebagai akibat mulai pulihnya perekonomian global," kata Sri Mulyani menanggapi tingginya rentang harga ICP minyak.
Sementara itu, tema kebijakan fiskal pada 2019 adalah APBN untuk mendorong investasi dan daya saing, dengan strategi antara lain mobilisasi pendapatan yang realistis, belanja berkualitas dan pembiayaan yang efisien, kreatif dan berkelanjutan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika