REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengapresiasi langkah Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengumpulkan semua guru agama sebagai upaya menangkal radikalisme di kalangan pelajar. Menurut Mu'ti, pengumpulan guru dari berbagai agama itu bagus jika akar terorisme memang ada pada pendidikan agama.
"Yang dilakukan Ibu Risma itu bagus. Akan tetapi kalau didasari anggapan bahwa akar terorisme ada pada pendidikan agama," ujar Mu'ti saat dihubungi Republika.co.id, Jumat (18/5).
Namun, menurut dia, akar terorisme juga bisa karena pemerintah, khususnya aparatur keamanan yang dinilai terlalu represif dan tidak adil. Karena itu, negara tidak bisa mendikte dan memaksakan paham agama tertentu. "Semua pihak hendaknya tetap tenang dan rasional dalam menyikapi kasus terorisme," ucapnya.
(Baca: Kumpulkan Guru Agama se-Surabaya)
Dia mengatakan bahwa kasus yang melibatkan pelajar dalam terorisme di Surabaya itu lebih disebabkan oleh pengaruh orang tua, bukan karena pengaruh sekolah. Menurut dia, secara psikologis anak-anak sangat kuat dipengaruhi orang tuanya.
"Jadi yang lebih penting untuk dilakukan adalah pembinaan warga dan kewargaan. Bagaimana agar masyarakat menghidupkan budaya dan lembaga masyarakat seperti gotong royong, arisan, dan lain-lain. Itu bisa menjadi alternatif cara menanggulangi dan mencegah terorisme," kata Mu'ti.
Sebelumnya diberitakan, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengumpulkan semua guru agama Islam, Katholik, Protestan, Hindu, Budha, hingga Khonghucu yang ada di Surabaya, Jumat (18/5). Hal ini dilakukan sebagai upaya menangkal radikalisme di kalangan pelajar. "Ajarkan anak-anak untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain dan bisa bekerja sama," kata Risma di hadapan ribuan guru agama se-Kota Surabaya.
Pada kesempatan itu, Risma memohon bantuan kepada seluruh guru agama di sekolah SD maupun SMP untuk bisa membimbing para pelajar agar menjadi manusia yang mulia. "Ajarkan anak-anak tentang kehidupan di dunia dan hubungan anak dengan Tuhan," kata Risma.
Ikuti Whatsapp Channel Republika