REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) membahas tentang daftar 200 mubaligh yang direkomendasikan oleh Kementerian Agama bersama Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Dalam pertemuan tersebut, JK meminta agar pola daftar mubaligh ini dibuat dengan lebih efisien, dan lebih baik.

JK menilai 200 daftar mubaligh yang dirilis oleh Kementerian Agama jumlahnya terlalu sedikit. Adapun, menurut JK, Indonesia membutuhkan minimum 300 ribu mubaligh.

"Tapi jangan lupa seperti saya katakan, kita butuh minimum 300 ribu da'i karena kita punya masjid untuk shalat Jumat saja khatib butuh 300 ribu, jadi bagaimana 200 itu hanya kecil sekali," ujar JK di kantornya, Selasa (22/5).

JK mengatakan, daftar mubaligh yang dirilis oleh Kementerian Agama masih bersifat sementara. Menurutnya, Kementerian Agama akan lebih menyempurnakan daftar mubaligh tersebut.

"(Daftar mubaligh) itu awal saja, oleh karena itu menteri agama akan lebih menyempurnakannya," kata JK.

Semenara, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memohon maaf terkait langkahnya yang saat ini menjadi polemik di tengah masyarakat. Lukman meminta maaf khususnya kepada mubaligh yang merasa tidak nyaman karena namanya masuk dalam daftar rilis tersebut.

Selain itu, Lukman juga menegaskan tidak ada motif politik dalam rilis 200 mubaligh yang direkomendasikan Kemenag itu. Menurut dia, daftar mubaligh itu dibuat secara alamiah sesuai daftar usulan yang masuk dari pengurus ormas keagamaan, masjid besar, dan lainnya. Lukman memastikan bahwa rilis tersebut tujuannya bukan untuk mengindari pengajian yang disusupi politik.

"Kami mendapatkan masukan dasar dari mereka yang meminta itu adalah karena mereka tak ingin ceramah keagamaan itu diisi dengan hal-hal yang justru bisa berpotensi menimbulkan keresahan di tengah umat. Itulah mengapa kemudian mereka meminta kepada kami," ujar Lukman.

Ikuti Whatsapp Channel Republika