REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini memandang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur 2018 sebagai momentum untuk pengubahan kebijakan pendidikan yang pro terhadap rakyat. Sebab, pilkada merupakan saat tepat untuk mendudukkan pemimpin bermemiliki komitmen menjalankan pendidikan gratis bagi siswa.
Risma kepada wartawan di Surabaya, Selasa (29/5), mengatakan fokus para kandidat untuk menjadikan program pendidikan di Jatim semakin lebih baik layak diapresiasi. Dia berharap ke depan biaya pendidikan dibebaskan, terlebih dikembalikannya wewenang mengelola SMA/SMK ke pemerintah provinsi.
Tak itu saja, bagi siswa-siswa miskin dari sekolah swasta dan madrasah tingkat SMA/SMK sederajat juga akan menikmati pendidikan gratis dari APBD Jawa Timur. Dengan demikian, angka putus sekolah dapat ditekan serendah mungkin.
Selama dua periode menjadi orang nomor satu di Surabaya, Risma telah membebaskan biaya pendidikan SMA/SMK Negeri di daerahnya sejak 2010. Pemkot Surabaya juga memberi subsidi bagi sekolah-sekolah swasta melalui Bantuan Operasional Daerah (BOPDA).
Karena itulah, ia mengaku sangat terpukul ketika urusan mengelola SMA/SMK diambil alih Dinas Pendidikan Jatim mulai 2017. Hal ini sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Risma mengkhawatirkan anak-anak dari keluarga miskin, bakal terancam putus sekolah. “Bagaimanapun pendidikan menjadi kebutuhan dasar bagi anak-anak karena menyangkut masa depan mereka," kata Risma.
Calon wakil gubernur Jatim Puti Guntur dalam dokumen visi misi Pilkada Jatim 2018 mencantumkan rencana kerja untuk pembebasan biaya pendidikan SMA/SMK Negeri, serta bagi siswa miskin di sekolah swasta dan madrasah.
Rivalnya, pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak juga menawarkan sejumlah program bidang pendidikan yang tak kalah menarik. Termasuk pembebasan biaya pendidikan madrasah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika