Rabu 13 Jun 2018 07:42 WIB

Pejabat MUI: Langkah Staquf tak Sejalan dengan Sikap RI

Kehadiran Staquf di Israel bisa diartikan sebagai legitimasi kepada kejahatan Israel.

Rep: Umi Nur Fadhilah/ Red: Teguh Firmansyah
Mantan Juru Bicara Presiden RI ke-3 KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yahya Staquf, diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Kamis (31/5).
Foto: Republika/Debbie Sutrisno
Mantan Juru Bicara Presiden RI ke-3 KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yahya Staquf, diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Kamis (31/5).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi Hukum MUI Pusat Ikhsan Abdullah menilai kehadiran Yahya Cholil Staquf (YCS) ke Israel tak sejalan dengan politik luar negeri Republik Indonesia (RI). Ini mengingat sikap Indonesia yang menentang keras pendudukan.

"Kehadiran YCS di forum Yahudi itu, tidak sejalan dengan politik luar negeri RI yeng menentang keras pendudukan dan kejahatan Israel kepada rakyat Palestina," kata dia dalam keterangan tertulis pada wartawan, Rabu (13/6).

Saat ini, jelasnya, Indonesia telah mengambil garis politik luar negeri yang bebas aktif. Indonesia melalui Menteri Luar negeri Retno Marsudi mengutuk keras tindakan kebiadaban Israel atas pembantaian rakyat dan anak- anak Palestina yang tidak berdosa.

Ikhsan beranggapan, memori masyarakat perlu disegarkan kembali ihwal bagaimana bangsa Indonesia berhutang budi kepada rakyat dan pemerintahan Palestina di pengasingan pada 1948.