REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan membicarakan kelanjutan proses sertifikasi halal dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penghasil vaksin, Bio Farma. Pembicaraan ini akan dilakuakn usai pencoblosan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak tanggal 27 Juni 2018.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Anung Sugihantono mengatakan, proses sertifikasi halal vaksin sedang dilakukan Bio Farma. Untuk itu, Kemenkes berencana meminta kejelasan proses yang sudah dilakukan oleh Bio Farma sebagai pembuat vaksin.

"Saya minta tahapannya sekarang sudah sampai di langkah mana dibandingkan dengan periode yang kemarin, karena kalau bicara proses kan ada tahap-tahap," katanya saat ditemui di Jakarta, Jumat (22/6).

Sebenarnya, kata dia, pihak Bio Farma pernah mengajak rapat bersama sebelum lebaran beberapa waktu lalu. Tetapi sayangnya ia dan jajarannya berhalangan hadir karena agenda lain dengan dewan perwakilan rakyat (DPR). Ia berharap pekan depan Kemenkes sudah mendapatkan sedikit kejelasan kelanjutan proses sertifikasi vaksin tersebut.

"Tetapi kami tidak terlalu memaksakan (pertemuan) pada saat ini karena tanggal 27 Juni 2018 besok ada pencoblosan pilkada serentak," ujarnya.

Menurutnya, hal ini penting karena Kemenkes tidak ingin sosialisasi maupun edukasi mengenai vaksinasi halal nantinya bisa dikaitkan dengan pasangan calon tertentu. Kemudian pada Juli 2018 akan dievaluasi mengenai vaksinasi tersebut dan persiapan pelaksanaannya.

Ia berharap di pekan depan usai pilkada tidak terjadi apa-apa di luar ranah hukum. Kemudian masyarakat bisa didorong untuk mau mendapatkan vaksin Measles dan Rubella (MR) yang akan dilakukan dalam waktu dekat.