REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemilihan kepala daerah (Pilkada) akan digelar serentak pada 27 Juni 2018 mendatang. Kontestasi ini diharapkan dapat berlangsung secara aman, lancar, dan produktif untuk kemaslahatan bangsa.
Hal tersebut disampaikan wakil sekretaris jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Masduki Baidlowi. Dia menginginkan agar Pilkada dapat berjalan ke arah yang lebih substansial daripada sekadar ajang memenangkan suatu calon pemimpin.
“Saya kira, imbauan kami dari PBNU lebih ke arah itu, bukan pada hal-hal yang sifatnya prosedural semata. Karena (Pilkada serentak) ini juga menyangkut wilayah janji-janji dari para calon pemimpin untuk terutama menyejahterakan rakyat, memperbaiki kehidupan ekonomi, keagamaan, dan seterusnya,” kata Masduki Baidlowi saat dihubungi, Ahad (24/6).
Pilkada idealnya tidak menciderai silaturahim, baik antar-sesama Muslim, warga NU, maupun warga bangsa. Masyarakat diimbaunya untuk lebih memikirkan aspek pemenuhan janji-janji yang telah dilontarkan calon pemimpin di ajang pesta demokrasi ini.
Infografis Pilkada Serentak
Masduki menilai, segregasi sosial dalam konteks Pilkada atau pemilihan presiden (Pilpres) muncul karena masyarakat dan elite terlalu fokus pada persoalan kalah-menang. Padahal, pemungutan suara seyogianya menjadi suatu awal mewujudkan kepemimpinan yang adil.
Dalam ilmu fiqih, misalnya, ada kaidah yang berbunyi ‘tasharruful imam ‘ala al ra’iyyah manutun bi al-maslahah’. Maknanya, maslahat bagi seluruh elemen masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan seorang pemimpin.
“Siapapun yang menang, maka itu adalah tahapan awal dari prosedur demokrasi. Tahap berikutnya adalah, bagaimana rakyat menagih janji-janji dari para pemimpin. Itu lebih penting sehingga fokusnya tidak lagi ke hal-hal yang sifatnya horizontal antarpemilih, melainkan vertikal kepada pemimpin,” jelas pria yang lahir di Bangkalan, 20 Juli 1958 itu.
Seperti diketahui, Pilkada untuk pertama kalinya digelar secara serentak di seluruh Indonesia mulai pada tahun ini. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan sebanyak 171 daerah yang akan mengikuti ajang tersebut yang dihelat pada 27 Juni 2018. Perinciannya adalah 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten.
Ikuti Whatsapp Channel Republika