Senin 25 Jun 2018 09:30 WIB

Otoritas Palestina Sebut AS Berupaya Gulingkan Mahmoud Abbas

Kushner sebut AS rencanakan perdamaian Israel-Palestina, dengan atau tanpa Abbas

Rep: Marniati/ Red: Bilal Ramadhan
Presiden Palestina Mahmoud Abbas
Foto: VOA
Presiden Palestina Mahmoud Abbas

REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Seorang perunding senior Palestina, Saeb Erekat menuduh Amerika Serikat (AS) berusaha menggulingkan pemerintahan Presiden Mahmoud Abbas. Ia bersikeras bahwa Washington telah mendiskualifikasi dirinya dari kemungkinan peran apa pun dalam proses perdamaian Palestina-Israel.

Dilansir Aljazirah, Senin (25/6), komentar Saeb Erekat datang setelah menantu dan penasehat senior Presiden AS Donald Trump, Jared Kushner dan utusan Gedung Putih, Jason Greenblatt mengadakan pertemuan dengan para pemimpin Israel, Yordania, Qatar, Mesir dan Arab Saudi selama perjalanan ke Timur Tengah.

Dalam sebuah wawancara yang diterbitkan surat kabar berbahasa Arab al-Quds pada Ahad, Kushner mengatakan pemerintah AS akan segera menyajikan rencana perdamaian Israel-Palestina, dengan atau tanpa masukan dari Abbas. Ia juga mempertanyakan kemampuan Abbas untuk membuat kesepakatan itu.

"Wawancara Kushner menjelaskan bahwa pemerintahan Amerika Serikat Presiden Trump telah benar-benar pindah dari kotak negosiasi. Mereka bertekad untuk mendikte solusi," kata Erekat di Ramallah.

Ia mengatakan AS berusaha untuk melakukan perubahan rezim. Ini karena kepemimpinan Palestina di bawah kepemimpinan Abbas menginginkan perdamaian sejati, abadi, komprehensif dan berdasarkan hukum internasional.

Menurut Erekat pemerintah AS percaya akan ada situasi ekonomi yang lebih baik dengan menghancurkan hak-hak politik Palestina. "Ini adalah upaya untuk mendorong sebuah rencana yang mengkonsolidasikan kontrol kolonial Israel atas tanah Palestina  sambil mengatakan kepada rakyat Palestina bahwa uang akan mengimbangi hak kita yang tak dapat dicabut," tambahnya.

Juru bicara kepresidenan Palestina Nabil Abu Rudeina mengatakan pada Sabtu bahwa upaya AS, yang mengabaikan posisi Palestina pada isu-isu seperti Yerusalem, kenegaraan dan pengungsi, dipasatikan gagal. Abbas memutus komunikasi dengan pemerintahan Trump setelah AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Desember 2017.

Kepemimpinan Palestina menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibukota masa depan mereka. Palestina bersikeras status kota yang disengketakan adalah masalah yang harus dinegosiasikan antara mereka dan orang Israel.

Trump telah menyebut perdamaian antara Israel dan Palestina sebagai kesepakatan akhir. Ia telah menugaskan Kushner untuk merumuskan rencana dalam mencapai tujuan itu.

Dalam wawancara al-Quds-nya, Kushner mengatakan mereka hampir menyelesaikan  rencana tersebut. Dalam kesepakatan itu ia menawarkan beberapa rincian. Gedung Putih akan menyajikan rencana ekonomi untuk mempromosikan investasi besar di wilayah Palestina dan wilayah tersebut.

Kushner juga mempertanyakan kemampuan dan kemauan Abbas untuk membuat konsesi  perjanjian damai dengan Israel. "Presiden Abbas mengatakan bahwa dia berkomitmen untuk perdamaian dan saya tidak memiliki alasan untuk tidak mempercayainya. Namun, saya mempertanyakan berapa banyak  kemampuan Abbas  untuk menyelesaikan kesepakatan," tambahnya.

Menurutnya, Abbas telah melakukan upaya pembicaraan dalam 25 tahun terakhir. Namun belum ada kesepakatan damai yang dicapai pada waktu itu. "Untuk membuat kesepakatan, kedua belah pihak harus mengambil lompatan dan bertemu di suatu tempat. Saya tidak yakin Presiden Abbas memiliki kemampuan untuk melakukan itu," tambahnya.

Kushner mengatakan pemimpin Palestina takut bahwa publik Palestina dapat menyetujui prakarsa perdamaian AS. Walaupun kesepakatan perdamaian belum secara resmi dirilis.

Namun kebocoran informasi menunjukkan bahwa Palestina pada awalnya akan mengontrol Jalur Gaza dan kurang dari setengah dari Tepi Barat yang diduduki. Sementara ibukota Palestina akan dibuat dari desa-desa di sekitar Yerusalem. Israel akan mempertahankan kontrol keamanan atas lembah Yordan dan memiliki kontrol penuh atas perjalanan Palestina antara Tepi Barat dan Gaza.

Sementara koridor akan dibuat antara wilayah Palestina dan tempat-tempat suci Yerusalem. Tampaknya orang-orang Palestina harus menyerahkan prinsip hak pengembalian pengungsi Palestina yang dikeluarkan selama pembentukan Israel.

Adapun masa depan pemukiman ilegal Israel dan perbatasan terakhir antara Palestina dan Israel akan diputuskan di kemudian hari.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement