REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Alfret Denny D Tuejeh menegaskan, TNI AD tak akan pernah terlibat dalam politik praktis. Hal ini menanggapi keikutsertaan para purnawirawan dalam pilkada.
Denny mengatakan, aturan ini telah tercantum dalam UUD 1945 dan UU TNI No 34 tahun 2004. Tugas TNI, kata dia, mempertahankan dan melindungi keutuhan serta kedaulatan negara.
"Adapun tugas dan peran dalam pengamanan pelaksanaan pesta demokrasi, sifatnya hanya tugas bantuan kepada Polri. TNI AD tidak mempunyai niat sedikitpun untuk mempengaruhi proses maupun hasilnya," ucap Denny, Rabu (27/6).
Menurut Denny, keikutsertaan sejumlah purnawirawan TNI dalam pilkada merupakan hak politik mereka sebagai masyarakat sipil. Ia pun menegaskan, hal ini tak berkaitan dengan Institusi Angkatan Darat.
Lebih lanjut, Denny menegaskan netralitas TNI dalam pilkada serentak 2108 maupun tahapan pemilu 2019. Menurut dia, hal ini menjadi komitmen TNI AD.
"Bagi TNI AD, netralitas TNI merupakan jiwa, nafas, dan sikap setiap prajurit. Tidak hanya terkait dengan pesta demokrasi namun juga dalam kehidupan kesehariannya, baik di dalam kedinasan maupun kehidupan sosial kemasyarakatan. Ini sudah final, tidak bisa ditawar-tawar, bahkan diragukan maupun dipertanyakan lagi," ujar Denny.
Denny pun mengajak seluruh komponen bangsa agar bersama-sama mendukung pelaksanaan pilkada
"TNI AD mendorong agar seluruh rakyat Indonesia untuk terlibat secara aktif dan positif, guna mendukung terlaksananya pemilihan kepala daerah serentak di 171 wilayah secara langsung, umum, jujur, adil, serta damai," tambahnya.
Denny mengatakan netralitas TNI juga sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo. Karena itu, ia pun meminta agar tak ada pihak yang meragukan komitmen netralitas TNI AD.
"Kalaupun ada yang terindikasi tidak netral, itu mungkin saja terjadi kepada oknum tertentu," tambahnya.
Denny pun meminta agar masukan dan kritikan terkait prajurit TNI yang tak netral disampaikan secara jelas. Sehingga satuannya dapat menindak tegas oknum tersebut.
"Sehingga bukan hanya asal bicara tapi tidak menunjukan bukti yang benar. Kalau ada laporkan secara resmi dan benar, pasti akan kita tindak secara tegas dan bahkan terbuka," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika