REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polri meminta masyarakat turut berperan aktif dalam mengawasi penyelenggaraan Pilkada Serentak pada 27 Juni 2018. Salah satunya, masyarakat diminta melapor apabila menjumpai aparat Polri tidak netral dalam pelaksanaan pilkada serentak. Polri pun membuka hotline untuk hal tersebut.
"Tolong, kapada masyarakat untuk menghubungi nomor Hot Line Divisi Propam (Profesi dan Pengamanan) Polri sebagai media pengaduan masyarakat apabila menemukan oknum polri yang tidak netral dalam Pilkada serentak 2018 ini," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Brigadir Jenderal Polisi Mohammad Iqbal melalui pesan singkatnya, Rabu (27/6).
Iqbal mengatakan bagi siapapun yang mendapati adanya anggota Polri tak netral dalam gelaran Pilkada bisa menghubungi hotline dari Divisi Propam Polri via email atau nomor telepon. Adapun hotline uang tersedia berupa alamat surel [email protected] atau nomor telepon di 021-7218615.
"Masyarakat juga dapat menyertakan foto video dan bukti lainnya dalam melakukan pengaduan terkait netralitas Polri," kata Iqbal.
Beberapa waktu ini, isu netralitas sempat terjadi di tubuh Polri. Yang paling santer terdengar adalah pertemuan Wakapolda Kepulauan Riau Brigjen Pol Uan Fitri Halimansyab dengan tokoh PDIP Kepri Suryo Resptiono pasa Sabtu (23/6) sore. Pertemuan yang terjadi di Kedai Kopi Bt 10 Tanjung Pinang itu diisukan membahas bagaimana memenangkan paslon nomor urut dua di Pilkada Calon Walikota Tanjung Pinang Lis Darmansyah.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Kepri Kombes Pol Saptono mengklarifikasi kabar tersebut. Menurut dia, pembahasan pilkada tidak terjadi dalam pertemuan itu. Saptono menceritakan, Pada Sabtu (23/6) ia mendampingi Wakapolda mengunjungi makam almarhumah ibu Wakapolda di Tanjung Pinang.
Setelah mengunjungi makam ibunya, Wakapolda secara tidak sengaja bertemu dengan tokoh partai PDIP tersebut di kedai saat hendak makan usai ziarah. Karena Wakapolda dan tokoh PDIP tersebut merupakan tokoh masyarakat, akhirnya keduanya pun saling menyapa.
Pertemuan saling sapa itu, lanjut Saptono, hanya berlangsung tidak lebih dari 30 menit. Setelah itu Wakapolda melanjutkan untuk pulang ke Batam. "Tidak sampai 30 menit, habis itu kembali ke Batam, mau kembali ke Batam, ngopi selesai, pulang," kata dia saat diklarifikasi Republika.co.id.
Sayangnya, kata Saptono, momentum Pemilihan Wali Kota Tanjung Pinang akhirnya membuat pertemuan tersebut dipolitisasi. Apalagi, calon Wali Kota itu diikuti oleh Lis Darmansyah yang notabene merupakan kakak Wakapolda.
Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpauw pun tak luput dari isu netralitas kala fotonya bersama kader PDIP viral di media sosial. Dalam foto yang beredar luas di media sosial itu, Paulus berfoto bersama seorang perempuan yang diketahui sebagai anak Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, Japorman Saragih.
Perempuan itu juga dikenal sebagai ketua sukarelawan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2, Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus. Dalam foto itu, sang perempuan mengangkat jari telunjuk dan tengahnya untuk membentuk angka dua. Paulus pun sudah mengklarifikasi kabar tersebut.
"Saya membentuk jari angka tujuh, bukan angka dua di foto itu. Angka tujuh adalah 'Laju' singkatan dari 87. Artinya, saya alumni angkatan 87 di AKABRI dan lambang itu memang kami gunakan oleh sesama angkatan," kata Paulus.
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Polisi Setyo Wasisto menyatakan, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian sudah mengingatkan anggotanya untuk berhati-hati saat bertugas di masa Pilkada. Ia menjamin, Polri netral dalam Pilkada serentak ini.
"Kalau ada oknum-oknum yang tidak netral maka bapak kapolri tidak segan-segan untuk melakukan punishment ya ini tolong dipahami. Ya kita yakinkan kepada seluruh masyarakat bahwa Polri netral itu sudah harga mati," kata Setyo.
Pilkada serentak akan berlangsung pada 27 Juni 2018. Ada 17 Provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten yang melaksanakan Pilkada pada tahun 2018 ini. Polri sendiri telah menerjunkan 100 ribu personel untuk pengamanan Pilkada ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika