REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham menyambut baik data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukan persentase penduduk miskin pada Maret 2018 sebesar 9,82 persen.

Ia mengklaim, menurunnya persentase kemiskinan karena adanya bantuan sosial (bansos) seperti program keluarga harapan (PKH) yang tepat sasaran. Pencapaian ini sesuai dengan harapan pemerintah yang terwujud lebih awal dari target.

"Awalnya ditargetkan angka kemiskinan bisa single digit di tahun 2019, ternyata terwujud 2018. Hal ini juga sebagai kosekuensi jumlah penerima PKH meningkat dari 6 juta KPM tahun 2017 menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada 2018," ujar Mensos di Jakarta, seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Selasa (17/7).

BPS, kata dia, juga mencatat perbaikan pemerataan pendapatan pada periode Maret 2015 hingga Maret 2018. Gini ratio di perkotaan dan pedesaan pada Maret 2015 adalah 0,408 dan pada Maret 2018 turun menjadi 0,389.

Ia mengklaim pencapaian positif ini tidak lepas dari peran beragam bantuan sosial dan subsidi yang disalurkan pemerintah dengan prinsip 6T yakni "Tepat Jumlah, Tepat Sasaran, Tepat Administrasi, Tepat Waktu, Tepat Harga dan Tepat Kualitas." 

Idrus mengungkapkan, beberapa program Kementerian Sosial (Kemensos) menunjukkan capaian positif dalam penyaluran dan penyerapannya yaitu PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Beras Sejahtera (Rastra), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

Baca juga, Tingkat Kemiskinan di Indonesia Turun ke Level Satu Digit.

Bansos ini, kata dia, disinergikan dengan beragam bansos dari kementerian lain, misalnya Program Indonesia Pintar, Program Indonesia Sehat, Subsidi Pupuk, Subsidi Listrik, dan lainnya. 

“Komplementaritas bansos ini menunjukkan hasil yang positif seperti yang dilaporkan BPS yang menyebutkan bantuan sosial dari pemerintah tumbuh 87,6 persen pada Triwulan I Tahun 2018, lebih tinggi dibanding Triwulan I tahun 2017 yang hanya tumbuh 3,39 persen. Demikian halnya Program Rastra dan BPNT pada Triwulan I telah tersalurkan sesuai jadwal,” katanya.

Ia menyontohkan, jika satu keluarga mendapat beragam bansos, subsidi atau bantuan stimulan lainnya, diharapkan mereka dapat mandiri dalam waktu kurang dari lima tahun. "Sang anak dapat bantuan pendidikan dari Program Indonesia Pintar (KIP), ibunya menerima bansos PKH, kalau sakit mereka punya Kartu Indonesia Sehat."

Tiap bulan, lanjut Mensos, mereka menerima uang BPNT yang bisa digunakan untuk membeli beras sesuai kualitas yang diinginkan. Termasuk telur sebagai salah satu sumber protein anak-anak.

Ia menambahkan, program-program yang ada diarahkan pada yang berkaitan dengan pengurangan gini ratio, pengurangan kesenjangan. "Apalagi tahun depan PKH akan direncanakan ditambah anggarannya dua kali lipat untuk 10 juta KPM. Harapannya grafik angka kemiskinan terus menurun dan mempersempit kesenjangan,” katanya.

Rencana indeks bantuan sosial PKH akan dinaikan signifikan dari Rp 15,4 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp32 triliun pada tahun 2019. Tujuannya adalah mendorong keluarga untuk sejahtera sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan, mendorong kreativitas keluarga dalam meningkatkan produktivitasnya.

Data BPS tersebut, ia menambahkan, menunjukan pemerintahan Joko Widodo sangat serius untuk mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia dengan program yang prorakyat.  "Dengan data BPS ini menunjukan jika pemerintahan Joko Widodo on the track dalam program pengentasan kemiskinan. Ini perlu didukung semua pihak," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika