REPUBLIKA.CO.ID, Bulan depan, atau tepatnya pada 18 Agustus 2018, Indonesia akan menjadi tuan rumah Asian Games. Dalam hal infrastruktur sarana dan sarana penunjang, pemerintah menegaskan, Indonesia dalam kondisi siap. Namun, dalam hal keamanan, ada tiga ancaman utama yang harus diantisipasi.
Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, di hadapan Komisi III DPR, Kamis (19/7), mengungkapkan, tiga ancaman utama dalam penyelengaraan Asian Games pada Agustus mendatang yakni soal terorisme, masalah kejahatan jalanan (street crime) dan transportasi selama perhelatan. Ketiganya menjadi hal yang utama diantisipasi Polri demi mensukseskan event olahraga empat tahunan tersebut.
Menurut Tito, Polri secara paralel melanjutkan operasi pencegahan untuk masalah aksi terorisme. Terlebih, pascarangkaian teror bom Surabaya, sudah ada 204 orang ditangkap dengan 20 tewas karena melawan petugas saat ditangkap.
"Operasi ini terus akan bergerak dengan melibatkan unsur Mabes Polri dipimpin Densus 88 serta semua Satuan Tugas Anti Teror yang dibentuk polda-polda dan di bawah arahan Densus 88," ujar Tito, dalam pemaparannya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/7).
Menurut Tito, keberadaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme hasil perubahan juga memberi ruang bagi Polri untuk melakukan pencegahan terhadap upaya serangan serangan teror. Saat ini, Tito mengungkap Polda juga memperkuat pengamanan dam penjagaan yang di daerahnya menyelengarakan Asian Games seperti Polda Metro Jaya, Polda Sumatra Selatan, Polda Jabar, dan Polda Banten.
"Ini terus akan kita kerjakan dan akan kita lanjutkan disamping memperkuat jaga venue-venue. Terutama, polda-polda dimana ada Asian Games yaitu Polda Sumsel, Polda Metro Jaya, Jabar, dan Banten. Ini empat polda ini sudah miliki konsep operasi yang melibatkan stake holder lain termasuk TNI dan Pemerintah setempat," ujar Tito.
Selain itu, antisipasi lainnya Polri juga membuat sistem pengawasan dengan kamera pengawas dan operasi cipta kondisi baik terhadap aksi terorisme maupun kejahatan-kejahatan jalanan. Alasannya, Tito menambahkan, kejahatan jalanan menjadi salah satu prioritas antisipasi kedua selain aksi terorisme.
"Prioritas kedua itu kejahatan jalanan, karena akan banyak tamu yang akan datang dari 45 negara, baik atlet official, media, suporter. Sumsel problemnya ada kejahatan jalanannya, copet, tukang geser, begal tali. Kapolda sudah bersihin cukup banyak ditangkap," ujar Tito.
Sementara, Tito melanjutkan, di Jawa Barat untuk antisipasi kejahatan jalanan, telah ditangkap lebih kurang 1.500 pelaku kejahatan jalanan. Begitu di Polda Metro juga banyak yang telah ditindak oleh Polri.
"Bahkan ada yang tertembak, ditangkap lebih kurang 50, yang tewas 15 kalau tidak salah. Kita berikan tindakan keras pada mereka yang melawan apalagi pakai senjata tajam atau senjata api," ujar Tito.
Sedangkan untuk transportasi dan kemacetan lalu lintas, Tito menilai, antisipasi kemacetan di Palembang lebih mudah karena semua venue berada dalam satu kawasan di Jakabaring. Selain itu, dari segi transportasi juga cenderung lebih lancar karena berada di wilayah yang berdekatan.
"Sudah ada LRT jadi akan buat lebih mudah dan lebih lancar daripada sebelumnya," ujarnya.
Hal ini berbeda di Jakarta dan sekitarnya yang cenderung tersebar lokasi penyelengaraannya. Sehingga, menurut Tito, akan lebih sulit pengaturannya.
"Agak repot di Jakarta karena penyebarannya. Ada yang di TMII, Ancol, Senayan, Banten, Depok, Bekasi. Ini penyebaran cukup luas sehingga yang masalah mungkin kemacetan," kata Tito
Karenanya, Polri saat ini tengah berkoordinasi demgan Pemda DKI agar menyiapkan opsi untuk antisipasi kemacetan saat Asian Games. Salah satunya, dengan meliburkan anak sekolah di sekitar area yang dilewati venue Asian Games.
"Kalau nggak diliburkan mungkin kemacetan mungkin terjadi. Ini sedang dibicarakan antara Dishub DKI, Kemenhub, Polda metro, Korlantas, Kementerian Perhubungan," ujar Tito.
Sejumlah anggota Komisi III DPR pun berharap Polri bisa maksimal dalam hal pengamanan Asian Games. Sebab, kelancaran perhelatan pesta demokrasi empat tahunan tersebut mempertaruhkan citra negara Indonesia.
Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan menyebut Asian Games bukanlah pesta olahraga biasa, namun pesta olahraga terbesar kedua. Karenanya, pengamanan Asian Games harus benar-benar diperhatikan.
"Asian Games ini pesta olahraga terbesar kedua di dunia, Pak, ini adalah ikonnya kita, landmark-nya kita dan tidak hanya sekadar olahraga," ujar Arteria.
Anggota Komisi III DPR lainnya, Azis Syamsudin juga menekankan Polri terkait anggaran untuk pengamanan Asian Games.
"Jangan sampai anggaran polisi yang nge-PAM ini masalah. Karena pengalaman kita, saya pengalaman di Malaysia. Pada saat mereka ngePAM kasian polisinya yang ngePAM disana biaya makannya itu dipikirkan. Jangan sampai bermasalah," ujar Azis.
Sebelumnya, Ketua Inasgoc Erick Thohir menyatakan, panpel telah bekerja keras utuk menyukseskan Asian Games 2018. Inasgoc tetap berpatokan untuk meraih sukses penyelenggaraan, prestasi, dan ekonomi.
"Kami juga selalu berkoordinasi dengan pihak terkait," ujar dia.
Untuk pengamanan, menurut Erick, sudah sesuai dengan standar internasional. Ia memohon partisipasi masyarakat untuk bersatu demi kelancaran Asian Games 2018. Ia menegaskan, partisipasi masyarakat itu sangat dibutuhkan.
Erick pun memastikan pengamanan Asian Games 2018 akan dilakukan berlapis untuk mengantisipasi kejadian tidak diinginkan seperti tindakan teror. "Akan ada ring satu, dua, tiga karena sudah sesuai standar internasional. Tentu kami akan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait," kata Erick.
Selain itu, dia menegaskan, semua orang yang terlibat dalam pelaksanaan Asian Games 2018 harus memiliki tanda pengenal yang terakreditasi. Ini berlaku pula bagi masyarakat yang ingin menonton langsung pertandingan-pertandingan Asian Games.
"Jadi semua yang membeli tiket akan ada daftar dan keterangan rincinya," ujar Erick.
Data dan Fakta Asian Games 2018
Ancaman asap
Selain ancaman dalam hal keamanan, ancaman lainnya yang terus diantisipasi oleh pemerintah adalah asap hasil dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pun terus memperkuat sumber daya manusia (SDM) pengendalian karhutla.
Karhutla memang masih terjadi, setidaknya hingga Rabu (18/7) karhutla ditemukan di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatra Selatan, dan bisa diatasi. Selain Manggala Agni, ada dua regu yang diturunkan, dari PT SAP dan Regu Pemadaman Gading Jaya untuk mengatasi Karhutla di OKI.
Pantauan Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Hari Selasa (17/7) malam pukul 20.00 WIB berdasarkan satelit NOAA terpantau 34 titik, dengan rincian delapan titik di Riau, enam titik di Sumatra Selatan, masing-masing empat titik di Jambi dan Sumatra Barat, tiga titik di Bangka Belitung, serta masing-masing satu titik di Sulawesi Tenggara, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Aceh, Lampung dan Bengkulu.
Titik panas juga terdeteksi oleh satelit TERRA AQUA sebanyak 60 titik. Dengan perincian 39 titik di Riau, lima titik di Sumatra Utara, masing-masing empat titik di Sumatra Barat dan Sulawesi Selatan, masing-masing dua titik di Jambi dan Sulawesi Tenggara, serta masing-masing satu titik di Bangka Belitung dan Bengkulu.
Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Raffles B. Panjaitan mengatakan, KLHK kali ini membentuk dan melatih Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Brigdalkarhutla) pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di wilayah Sumatra Selatan. Menurut prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pada September hingga Oktober adalah puncak musim kemarau tahun ini.
"Kondisi ini perlu diwaspadai dan diantisipasi dengan berbagai upaya pencegahan di tingkat tapak, terutama di wilayah Sumatera Selatan, yang menjadi tuan rumah ajang Asian Games 2018 Agustus hingga september nanti," katanya Raffles, Kamis.
Sebagai ujung tombak dalam pengendalian karhutla di tingkat tapak, Raffles berharap KPH dapat berperan aktif bersama masyarakat. Brigdalkarhutla diharapkan mampu mendukung Brigade Dalkarhutla KLHK-Manggala Agni, dan menjadi penggerak masyarakat sekitar dalam melakukan upaya pencegahan karhutla.
Selama periode 2015 - 2019 KLHK menargetkan pembentukan 50 Brigdalkarhutla. Saat ini sebanyak 63 Brigdalkarhutla telah terbentuk di KPH, dengan jumlah personel 945 orang.
Khusus di Sumatra Selatan, pada 2016 telah dibentuk empat regu Brigdalkarhut KPH, sehingga sat ini telah mencapai sembilan regu. Sementara penyebaran informasi peringatan dini karhutla, kepada masyarakat melalui SMS blast, telah berjalan di Jakarta, Sumatra dan Riau.
"Koordinasi dapat dilakukan secara berjenjang dan setiap kejadian kebakaran di lapangan dapat segera dilaporkan dan ditangani sebelum kebakaran meluas," ujar Raffles.
Ikuti Whatsapp Channel Republika