REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Golkar Eka Sastra mengklaim partainya tidak pernah membebani Joko Widodo (Jokowi) dalam memilih calon wakil presiden (cawapres). Ia mengatakan Golkar mengajukan nama cawapres jika diminta.
"Golkar tidak pernah berpikir sosok cawapres dan tidak pernah membebani Jokowo siapa yang akan dipilih. Kami ingin perkuat koalisi hadapi Pilpres 2019," kata Eka Sastra dalam diskusi bertajuk "Mencari Pendamping Jokowi: Visi Ekonomi Cawapres 2019" di Jakarta, Jumat (20/7).
Eka mengatakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar telah memutuskan mendukung Jokowi sebagai capres periode 2019-2024 dan kalau diminta akan mengajukan nama cawapres. Namun menurutnya, cawapres Jokowi harus memperkuat industri agar fundamental ekonomi tetap aman ditengah tekanan global.
"Empat isu yang menjadi fokus Golkar adalah stabilitas pangan, ketersediaan lapangan kerja, perumahan, dan industri 4.0 karena sejalan dengan generasi milenial dan perubahan struktur produksi serta konsumsi," ujarnya.
Baca juga: Jokowi Kantongi Nama TGB, Mahfud MD, dan Airlangga
Eka mengatakan, dalam kontestasi Pilpres, tiap-tiap poros kekuatan seharusnya mengeluarkan gagasannya apakah pro-pasar bebas atau perlu adanya intervensi negara dalam mengatasi persoalan ekonomi. Menurut Eka, perdebatan capres-cawapres terkait agama dan suku perlu ditinggalkan dan seharusnya sudah mulai menjabarkan apa yang akan dilakukan ketika memenangkan kontestasi Pilpres 2019.
"Apakah akan meningkatkan subsidi bagi rakyat atau menguatkan peran negara. Kami menilai cawapres harus paham revolusi industri 4.0 karena selama ini masih menggunakan sistem konvensional, padahal saat ini sudah berubah yang menggunakan sistem digital," katanya.
Anggota Komisi VI DPR RI itu menilai masalah utama Indonesia saat ini adalah memperkuat ekonomi domestik ditengah tekanan ekonomi global yaitu dengan penguatan fundamental ekonomi. Eka menjelaskan semua negara telah menjalankan transformasi struktural dari sektor pertanian, industri lalu ke sektor jasa, namun Indonesia belum menjalankan itu dengan baik.
"Seharusnya tenaga kerja di bidang pertanian dengan penggunaan teknologi akan masuk industri padat karya terkait pertanian," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika