REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan, ada tiga pokok pembahasan pada pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, di Jalan Mega Kuningan Timur, Jakarta, Selasa (24/7). Hasil pertemuan itu akan dibawa ke majelis tinggi partai untuk diputuskan.
Salah satunya, kata SBY, mengenai terbukanya koalisi dengan Partai Gerindra pada pemilihan presiden (Pilpres) 2019. "Pertama adalah komitmen bersama kami selaku pemimpin gerindra untuk pak prabowo dan saya selaku pemimpin Partai Demokrat. Yang memiliki komitmen yang sama agar Pemilu 2019 nanti berlangsung secara damai jujur dan adil," jelas SBY dalam jumpa persnya, Selasa (23/7).
SBY berharap agar Pemilu berlangsung secara damai jujur dan adil. Pihaknya juga bersepakat dengan Partai Gerindra untuk ikut mencegah Jangan sampai politik identitas, politik SARA secara ekstrem mendominasi pelaksanaan pemilu. Hal itu agar demokrasi di Indonesia tumbuh dan berkembang semakin berkualitas.
Baca juga, Gerindra Full Team Temui SBY.
Kemudian pihaknya juga menyerukan agar pemerintah serta aparat intelijen, kepolisian dan militer benar-benar netral dan tidak berpihak dalam pemilu 2019 mendatang. SBY berharap agar negara menjamin kebebasan berbicara freedom of speech sebagaimana dijamin oleh konstitusi dan undang-undang selama kampanye dan pemilu berlangsung.
"Sangat penting agar kami semua para peserta pemilu benar-benar bisa menyuarakan suara kami dalam kampanye nanti tanpa dibayang-bayangi oleh sikap dianggap melampui kepatutannya karena," tutur SBY.
Kemudian pokok pembahasan kedua, mendiskusikan perkembangan situasi nasional terutama yang dihadapi dan dialami oleh rakyat Indonesia. Salah satunya adalah perkembangan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Di antaranya, pertumbuhan ekonomi. lapangan pekerjaan, pengurangan kemiskinan, keseimbangan pembangunan manusia dengan pembangunan infrastruktur. Dalam pertemuan itu, Partai Demokrat dan Partai Gerindra menyoroti juga nilai tukar rupiah yang memburuk, kondisi fiskal termasuk beban APBN.
"Kebijakan pajak yang menjadi perhatian kami haruslah sungguh adil tidak membebani rakyat tetapi juga bisa menggerakan investasi dan dunia usaha," ungkapnya.
Sedangkan pembahasan yang ketiga adalah atas dasar pembahasan pertama dan kedua. Yakni kemungkinan membangun koalisi Partai Gerindra dan Partai Demokrat dan partai-partai lain dalam Pilpres 2019 mendatang. Oleh karena itu SBY menegaskan jalan untuk membangun koalisi ini terbuka lebar.
Apalagi setelah Partai Demokrat dan Partai Gerindra sepakat atas apa yang menjadi persoalan bangsa lima tahun kedepan. Tentunya, kata SBY, sepakat atas apa yang diharapkan dan diinginkan rakyat hingga akar rumput dan golongan bawah sebelum berbicara koalisi.
"Tentu tidak mungkin kami berbicara koalisi sebelum benar-benar memahami persoalan rakyat dan apa yang diharapkan oleh rakyat lima tahun yanh datang. Kami melihat jalan yang terbuka untuk koalisi," ujar SBY.
Disamping adanya peluang terbuka, sambung SBY, Prabowo juga dianggap memiliki pandangan terkait syarat koalisi. SBY menilai koalisi yang efektif dan kokoh itu harus berangkat dari niat yang baik, harus saling menghormati, muncul respect dan saling percaya satu sama lain. Kemudian jika syarat-syarat itu terpenuhi selain visi misi, dia yakin bahwa jalan untuk koalisi ini terbuka dengan baik.
"Setelah pertemuan pertama ini kami akan melanjutkan pembahasan secara lebih mendalam dan substantif di hari-hari mendatang," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika