REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Agama RI meluncurkan posko tanggap darurat sebagai respons gempa Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal ini disampaikan Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin seusai shalat ghaib di Mushala Al-Munawar Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Senin (6/8).
Ia menyampaikan telah memimpin rapat langsung yang dihadiri para pejabat Eselon I dan Eselon II Kemenag dengan agenda respons terhadap bencana. Ia menginstruksikan peluncuran posko untuk tanggap darurat Kemenag, yang bertujuan mulai dari pendataan kerusakan, korban hingga pengumpulan bantuan.
"Saya telah menginstruksikan pada seluruh jajaran Kemenag untuk melakukan pendataan menyeluruh pada ASN Kemenag yang menjadi korban, bangunan fisik milik Kemenag yang rusak, rumah ibadah, kondisi keluarga ASN dan semuanya," kata Lukman.
Menurutnya kondisi pasca gempa cukup parah sehingga ia meminta didirikan posko khusus yang juga bertujuan menggalang bantuan. Ia memerintahkan pada seluruh jajaran Kemenag seluruh Indonesia untuk proaktif semaksimal mungkin untuk meringankan beban para korban.
Gempa berkekuatan 7 SR terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Ahad (5/8). Dilaporkan 82 orang meninggal dan tidak sedikit korban luka-luka. Gempa ini juga mengakibatkan kerusakan parah sejumlah bangunan rumah dan fasilitas umum, di NTB dan Bali.
Di hadapan pejabat Eselon I dan II Kemenag yang hadir pada pertemuan, Menag menginstruksikan langkah tanggap darurat mengatasi musibah gempa Lombok. Pertama, Menag meminta jajarannya untuk segera mendata kondisi riil di lapangan.
Data tersebut dapat bersumber dari pejabat-pejabat di daerah terdampak. Selain data kebutuhan korban di lokasi pengungsian atau penampungan darurat, Lukman juga minta jajarannya untuk mendata kondisi fisik bangunan rumah ibadah pascagempa.
Langkah kedua yang harus dilakukan menurut Lukman adalah penggalangan bantuan. Agar penggalangan bantuan dapat terorganisir dengan baik, ia meminta posko penggalangan bantuan dibuat mulai dari level pusat, provinsi, dan kabupaten.
Posko yang dibentuk akan berfungsi sebagai pusat koordinasi pemberian bantuan dari seluruh Kantor Wilayah Kemenag di Indonesia. Selain itu ia meminta segera dibuat satu rekening untuk menampung pemberian bantuan dari seluruh Kanwil.
Ini agar lebih mudah dalam monitoring dan pertanggungjawaban pemberian bantuan. Dalam catatannya, terdapat institusi di bawah Kemenag yang mengalami kerusakan berat akibat gempa dan perlu segera ditanggulangi, seperti UIN Mataram.
Ikuti Whatsapp Channel Republika