REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon menyatakan, bahwa cicitan Waskjen Partai Demokrat Andi Arief mengenai mahar Rp 500 miliar dari Sandiaga Uno untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) Prabowo, tidak benar. Ia pun menilai, itu adalah suara individu, bukan Demokrat secara keseluruhan.

"Enggak ada tuduhan itu (mahar). Terkait itu nanti terkait dana untuk kampanye, saksi. Dukungan logistik itu wajar dalam hadapi pilpres karena tiap parpol punya mesin parpol yang harus digerakkan, bukan terkait pribadi-pribadi," kata Fadli di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis (9/8).

Ia juga mengatakan, dalam mempersiapkan Pemilu 2019 memang diperlukan logistik yang mencukupi. Namun, meskipun penting hal tersebut bukan menjadi pertimbangan utama dalam koalisi partai politik pendukung Prabowo Subianto.

"Tentu, nanti butuh atribut, konsumsi dan biaya kampanye. Masa sebuah pemenangan pilpres tidak bicarakan itu, pasti bicarakan itu. Tapi belum mengerucut kebutuhan-kebutuhan. Kalau dari kandidat enggak masalah," kata Fadli.

Terkait hubungan koalisi, ia mengatakan, hal yang utama bukanlah logistik yang dimiliki masing-masing parpol. Akan tetapi, antar parpol koalisi harus memiliki komitmen bersama untuk membangun perubahan ke depan.

"Koalisi dibangun dari komitmen bahwa kita ingin ada perubahan ke depan, sesuai yang dismpaikan parpol bahwa harus ada perubahan kepemimpiann 2019 ganti presiden. Lalu kami dalami persoalan yang dihadapi masyarakat dari ekonomi, sosial budaya, dan concern kami ekonomi harga makin naik, lapangan kerja, daya beli lemah, rupiah anjlok," katanya lagi.

Baca juga:

• Andi Arief Sebut Sandiaga Bayar Rp 500 M untuk Jadi Cawapres
• Situs PKS Diretas, Muncul Kalimat 'Halo Jenderal Kardus!'
• PKS Bantah Tudingan Terima Rp 500 M dari Sandiaga Uno

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Renanda Bachtar mengatakan, pihaknya menduga kuat adanya politik transaksional yang dilakukan oleh Partai Gerindra kepada dua partai lain yaitu PKS dan PAN. Hal itu sesuai dengan tudingan yang dilakukan Wasekjen Demokrat Andi Arief dalam kicauannya di Twitter pada Rabu (8/8) malam.

“Dari tinjauan kami, memang ada dugaan seperti itu,” ungkap Renanda kepada Republika, Kamis (9/8) pagi.

Dalam cicitannya, Andi Arief menuding Ketum Gerindra Prabowo Subianto sebagai ‘Jenderal Kardus’. Hal itu lantaran salah satu politisi Gerindra, Sandiaga Uno dituding membayar uang Rp 500 miliar kepada PKS dan PAN untuk mengiyakan pinangan Prabowo kepada Sandiaga Uno.

Renanda mengatakan, adanya fakta tersebut bisa mengancam koalisi yang saat ini tengah dibangun oleh Partai Demokrat dan Partai Gerindra. Dia menyebut bila benar Prabowo tetap memilih Sandiaga sebagai cawapres, bukan tidak mungkin pihaknya keluar dari koalisi.

“Kalau Prabowo paksakan Sandi, sangat mungkin Demokrat pilih keluar koalisi,” ujar Renanda.

Ikuti Whatsapp Channel Republika