REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Perdana Menteri Rusia Dmitry Medvedev menilai sanksi ekonomi terbaru yang dijatuhkan Amerika Serikat (AS) terhadap Rusia merupakan deklarasi perang ekonomi. Menurut Medvedev, sanksi itu tidak hanya harus ditanggapi balik secara ekonomi, tapi juga politik dan cara lain yang diperlukan.
"Jika tindakan seperti larangan kegiatan perbankan atau penggunaan mata uang ini dan itu mengikuti, ini dapat dengan jelas digambarkan sebagai deklarasi dari perang ekonomi. Perang ini harus ditanggapi, oleh ekonomi, politik, atau bila perlu cara lainnya, dan mitra Amerika kita harus menyadari hal ini," kata Medvedev, dikutip laman kantor berita Rusia TASS, Jumat (10/8).
Ia mengatakan, meskipun AS menyampaikan alasan-alasan politik di balik sanksi-sanksi yang diterapkan kepada Rusia, tapi hal itu jelas dimaksudkan membatas kekuatan ekonomi Moskow. Menurutnya, dalam 100 tahun terakhir Rusia berada dalam kondisi tekanan konstan dari sanksi. "Mengapa hal itu dilakukan? Untuk menghilangkan Rusia dari daftar pesaing kuat di arena internasional," ujar Medvedev.
Baca juga, Warga Inggris Terkena Racun Novichok Mulai Sadar.
AS mengumumkan sanksi ekonomi terbaru terhadap Rusia pada Rabu (8/8). Sanksi akan mulai diberlakukan pada 22 Agustus. Adapun sanksi tersebut membidik semua perusahaan negara atau perusahaan yang didanai Rusia.
Sanksi juga mencakup ekspor daftar peralatan yang dianggap sensitif terhadap kemanan nasional, termasuk mesin turbin gas, sirkuit terpadu, dan peralatan kalibrasi yang digunakan dalam avionik.
Departemen Luar Negeri AS mengatakan, sanksi terbaru kemungkinan akan diikuti langkah-langkah yang lebih luas, seperti menangguhkan hubungan diplomatik dan mencabut hak mendarat Aeroflot, yakni maskapai penerbangan nasional Rusia.
Alasan AS menjatuhkan sanksi ekonomi terbaru berkaitan dengan dugaan keterlibatan Rusia dalam penyerangan agen ganda Sergei Skripal di Salisbury, Inggris, pada Maret lalu. Ia diserang dengan menggunakan agen saraf novichok.
Baca juga, AS Ancam Sanksi Rusia Terkait Racun Novichok.
Bila ingin menghindari penerapan sanksi terbaru, AS menuntut Rusia memberikan akses ke fasilitas ilmiah dan keamanannya. Hal itu dilakukan dalam rangka memastikan apakah Rusia memproduksi senjata kimia atau biologi yang melanggar hukum internasional.
Namun Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan negaranya tidak lagi memiliki senjata kimia. Semua senjata kimia milik Rusia, kata Putin, telah dihancurkan di bawah pengawasan Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW).
Ikuti Whatsapp Channel Republika