REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengeluarkan peraturan presiden (perpres) terkait bantuan penanganan dampak bencana gempa. Hal tersebut diputuskan dalam rapat terbatas terkait penanganan dampak gempa Nusa Tenggara Barat di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (10/8).
Menurut Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi, penanganan gempa masih akan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Namun, ia menambahkan, ada bantuan penuh dari pemerintah pusat.
"Penanganan utama oleh pemda dengan pembantuan penuh oleh pemerintah pusat yang akan dipayungi, pertama dari hasil ratas ini dan kedua dari perpres yang akan segera dikeluarkan oleh Presiden," ujar pria yang akrab disapa TGB ini.
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menambahkan, pemerintah pusat tidak akan lepas tangan meski pemerintah daerah bertanggungjawab terhadap penanganan tanggap darurat dan proses pemulihan rehabilitasi serta rekonstruksi. Ia mengatakan, pemerintah pusat akan mendukung penuh kendala yang dihadapi.
"Pemerintah memperkuat secara penuh apa-apa yang tidak dapat dilakukan pemda, pempus akan membantu sepenuhnya sehingga tidak ada permasalahan," kata dia.
Warga beraktivitas di tenda darurat yang mereka bangun di pematang sawah di Tanjung, Lombok Utara, Jawa Timur, Kamis (9/8). (Antara/Zabur Karuru)
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyebut sebanyak 22.721 rumah mengalami kerusakan. Angka itu terdiri dari 12.778 rumah rusak ringan, 723 rumah rusak sedang, dan 9.220 rumah rusak berat.
"Bantuannya tadi diputuskan, walaupun sudah saya sebutkan ada ringan, berat, sedang, perlu diverifikasi lagi. Dipastikan karena menyangkut jumlah bantuannya," ujar Basuki.
Ia menyebut, bagi rumah yang mengalami kerusakan berat akan mendapatkan bantuan Rp 50 juta. Sedangkan rumah rusak sedang sebesar Rp 25 juta, dan rumah rusak ringan sebesar Rp 10 juta.
"Ini bantuan, saya sudah bicara dengan pemkab yang menerima bantuan," kata dia.
Basuki memastikan pembangunan rumah harus sesuai dengan konstruksi tahan gempa. Hal itu agar dapat mencegah korban jika terjadi bencana serupa.
Menurutnya, proses rekonstruksi ini pun akan membutuhkan waktu yang lama. "Untuk itu diminta gubernur kalau mau disediakan tenda, tenda yang tahan lama sekitar 6-7 bulan," ucapnya.
Saat ini, tercatat terdapat lebih dari 100 tempat pengungsian dengan 240 ribu pengungsi. Karena itu, Kementerian PUPR masih akan menambah kebutuhan air, sanitasi, dan juga tenda bagi masyarakat.
Korban bencana gempa bumi lombok bersiap menunaikan ibadah salat di jumat di pengungsian, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Jumat (10/8). (Republika/Iman Firmansyah)
Ketika membuka rapat terbatas tersebut, Jokowi meminta pemerintah daerah gencar melakukan edukasi mitigasi bencana. Hal ini karena gempa susulan dengan kekuatan yang cukup besar masih terus terjadi.
"Karena gempa susulan terus terjadi, saya minta BPBD dibantu seluruh K/L, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten lebih gencar lagi melakukan edukasi mitigasi bencana," ujar Jokowi.
Ia menilai, edukasi mitigasi bencana perlu dilakukan terutama di daerah rawan bencana. Sehingga, masyarakat siap siaga menghadapi bencana alam.
Jokowi juga mengaku terus memantau proses penanganan dampak gempa yang terjadi serta memantau perkembangan jumlah korban serta kerusakan. Presiden mengatakan, setelah mendapatkan informasi terjadinya gempa pertama kalinya, dirinya menginstruksikan kepala BNPB, Basarnas, serta Panglima TNI dan Polri untuk langsung fokus pada proses evakuasi masyarakat maupun wisatawan.
"Saya minta evakuasi yang belum ditemukan harus menjadi prioritas," tambahnya.
Pencarian para korban saat ini masih dilakukan secara intensif dengan menggunakan alat berat. Ia pun meminta agar ketersediaan logistik tenda, selimut, makanan dan juga obat-obatan dipastikan aman.
Usai tanggap darurat berakhir, proses selanjutnya yang akan dilakukan yakni rekonstruksi untuk memperbaiki kondisi fisik bangunan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika