REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akan meresmikan peraturan penyederhanaan perizinan untuk membantu perkembangan dunia usaha pada bulan ini. Dari total 37 jenis layanan perizinan di Kemenkominfo, disederhanakan menjadi hanya lima jenis. Mereka adalah izin jaringan, izin jasa, izin pos, izin frekuensi radio, dan izin penyiaran.
Menurut Menteri Kominfo Rudiantara, penyederhanaan perizinan ini dilakukan seiring dengan perkembangan teknologi yang terus terjadi di Indonesia. "Kalau dulu izin internet harus khusus dan terpisah-pisah, sekarang gelondongan saja. Biarkan industri berkembang, jangan sebentar-bentar minta izin," tuturnya ketika ditemui Republika usai diskusi mengenai insurance technology di Fairmont Hotel, Jakarta, Jumat (10/8).
Penyederhanaan juga dilakukan terhadap dasar hukumnya. Rudiantara menjelaskan, 37 jenis layanan perizinan itu sebelumnya tertuang ke 28 peraturan Menteri Kominfo yang kini disederhanakan menjadi satu peraturan menteri. Jadi, semuanya dibuat menjadi sistem yang sederhana dengan izin generik.
Rudiantara memastikan, satu peraturan menteri ini akan ditandatangani pada bulan ini. Selanjutnya, peraturan dibawa ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk segera diundangkan. Dibutuhkan waktu sepekan untuk bisa diimplementasikan ke bidang usaha. "Bulan ini semua selesai," ucapnya.
Penyederhanaan perizinan dan dasar hukum yang dilakukan Kemenkominfo sesuai dengan keinginan Presiden Joko Widodo untuk mengefisienkan tugas dan fungsi dalam melayani masyarakat. Percepatan dalam izin tentunya akan mempercepat perkembangan usaha dan pada akhirnya membantu dalam penciptaan lapangan kerja.
Rudiantara menuturkan, proses pelayanan perizinan kini dapat diselesaikan dalam satu hari kerja. Misal, jika ada permohonan masuk pada pagi atau siang hari, pelaku usaha dapat memperoleh izinnya di sore hari. "Dengan begitu, dunia usaha bisa tumbuh semakin cepat, tidak terganggu dengan perizinan yang bertele-tele," katanya.
Apabila nantinya ada pernyataan perizinan yang kurang, Rudiantara meminta agar jangan dipersulit atau ditahan lama. Rudiantara menjelaskan, sebaiknya, permohonan tersebut dikembalikan ke pemohon untuk segera dilengkapi. Kalaupun memang belum dilengkapi juga, berarti izinnya belum dapat definitif.
