REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Cina menjadi negara dengan peranan terbesar terhadap total ekspor nonmigas Indonesia sepanjang Januari sampai Juli 2018. Negeri Tirai Bambu itu menguasai 15,38 persen pasar ekspor Indonesia dengan nilai hingga 14,48 miliar dolar Amerika Serikat (AS).
Nilai tersebut mengalami peningkatan 34,70 persen dibanding dengan periode Januari sampai Juli 2017 yang mencapai 10,75 miliar dolar AS. Kepala BPS Kecuk Suhariyanto mengatakan, komoditas ekspor terbesar Indonesia ke Cina adalah lignit, batubara, dan besi/baja. "Komposisi ini tidak berubah dari tahun lalu hingga tahun ini," tuturnya dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta, Rabu (15/8).
Setelah Cina, negara dengan peranan terbesar terhadap total ekspor Indonesia adalah Amerika Serikat (10,29 persen). Nilai ekspor sepanjang Januari sampai Juli 2018 ke Negeri Paman Sam mencapai 10,11 miliar dolar AS. Nominal itu mengalami peningkatan sampai 3,75 persen dibanding tahun lalu yang mencapai 9,7 miliar dolar AS.
Jepang menduduki negara ketiga dengan persentase 10,74 persen. Dalam periode Januari sampai Juli 2018, nilai ekspor Indonesia ke Jepang mencapai 9,69 miliar dolar AS, meningkat 20,92 persen dari periode yang sama pada tahun lalu yakni 8,01 miliar dolar AS. "Kalau dihitung, Cina, Jepang, dan Amerika memiliki peranan 36 persen terhadap ekspor non migas Indonesia," ucap Suhariyanto.
Sementara itu, dari golongan barang (HS 2 Digit), peranan terhadap total ekspor Januari sampai Juli 2018 terbesar berasal dari bahan bakar mineral (15,36 persen). Selanjutnya ada lemak dan minyak hewan/nabati (12,36 persen) dan mesin atau peralatan listrik (5,25 persen).
BPS mencatat, total ekspor Indonesia sepanjang Januari sampai Juli 2018 adalah 104,2 miliar dolar AS. Angka ini meningkat berdasarkan year on year atau terhadap periode yang sama pada 2017 sampai 11,35 persen. Dari sisi volume, ekspor juga meningkat 15,69 persen dibanding periode Januari-Juli tahun lalu yang disumbang peningkatan ekspor non migas 17,13 persen.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pemerintah akan mengendalikan komoditas impor untuk memperbaiki kondisi defisit transaksi berjalan. Hal ini disampaikannya usai rapat terbatas lanjutan strategi kebijakan penguatan cadangan devisa di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (14/8).
Menurut dia, pemerintah melihat adanya potensi substitusi produk dari dalam negeri untuk barang yang berhubungan dengan konsumsi dan bahan baku. "Untuk barang yang berhubungan dengan konsumsi dan bahan baku, dan kita lihat ada potensi substitusi produk dari dalam negeri, kita sudah mengidentifikasi dari Menperin, Mendag, dan Menkeu menetapkan PPh impor 7,5 persen," kata Menkeu Sri Mulyani.
Ikuti Whatsapp Channel Republika