Kamis 23 Aug 2018 20:34 WIB

Rumah Rusak Berat di Lombok Diberi Bantuan Rp 50 Juta

Sebanyak 32.500 rumah rusak berat, 2.400 rumah rusak sedang.

Rep: Melisa Riska Putri/Rahayu Subekti/ Red: Dwi Murdaningsih
Sepeda tertimpa reruntuhan bangunan akibat gempa bumi di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB, Kamis (9/8).
Foto: Antara/Zabur Karuru
Sepeda tertimpa reruntuhan bangunan akibat gempa bumi di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB, Kamis (9/8).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham memastikan saat ini pemerintah akan memberikan bantuan rehabilitasi bangunan yang rusak akibat gempa di Lombok. Dia mengatakan untuk perbaikan bangunan rumah yang rusak, pemerintah akan memberikan sejumlah dana.

"Pak Presiden Jokowi sudah ambil kebijakan, jadi rumah yang rusak berat diberikan bantuan Rp 50 juta, yang rusak sesang Rp 25 juta, dan yang ringan Rp 10 juta," kata Idrus usai melakukan rapat koordinasi BPNT di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kamis (23/8).

Berdasarkan laporan terakhir saat Idrus mendatangi Lombok kemarin (22/8), terdapat 71 ribu rumah yang rusak akibat gempa di Lombok. Dari total tersebut, sebanyak 32.500 rumah rusak berat, 2.400 rumah rusak sedang, dan 30 ribu rumah rusak ringan.

Untuk itu, proses perbaikan rumah rusak akibat gempa tersebut akan dikerjakan mulai pekan depan. "Semenjak dikerjakan itu diberikan target enam bulan dan ini akan dikoordinasikan dengan Kementerian PUPR, BNPB, dan pemerintah daerah," kata Idrus.

Dalam pengerjaannya, Idrus memastikan juga akan melibatkan mahasiswa teknik yang ada di Mataram, Lombok. Dengan begitu, kata Idrus, pengerjaan perbaikan rumah rusak akibat gempa Lombok dianggap seperti kuliah kerja lapangan dan pengalaman bagi mahasiswa.

"Termasuk dari sekolah-sekolah kejuruan jadi cara kerja kita gotong royong termasuk masyarakat yang rumahnya dibangun itu. Dari situ akan bekerja kembli bersama-sama," kata Idrus.

Pemerintah pun telah menyediakan anggaran untuk pembangunan rumah ini. Dana tersebut dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan siap pakai. Tahap pertama Wapres menyediakan Rp 1 triliun untuk rumah. Direktur Jenderal Pengadaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid uang tersebut akan digunakan membangun ulang dengan teknologi RISHA.

Ia sendiri belum mengetahui pasti berapa total dana yang diperlukan untuk membangun seluruh rumah korban gempa Lombok. "Belum, masih dalam perhitungan, karena ini kan masih terus bertambah ditambah lagi gempa susulan yang tadinya rusak sedang jadi rusak berat, ringan jadi sedang, jadi ini data masih terus," ujar dia.

Sementara untuk fasilitas umum, sekolah, rumah sakit, pasar, masjid, perkantoran dibangun oleh Kementerian PUPR bersama Delapan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sudah mulai dilakukan. Sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) tentang pembangunan kembali Lombok, dijadwalkan akan selesai pada Desember 2019. Waktu ini sekaligus menjadi target bagi Kementerian PUPR melakukan pemulihan di Lombok.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement