REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Pemerintah Rusia berencana mencekal sejumlah pejabat Amerika Serikat (AS) menyusul sanksi Washington terhadap Moskow. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov pada Jumat (24/8) dalam sebuah sesi wawancara dengan majalah setempat.
"Kami dapat merespons secara simetris, asimetris atau kami dapat memperpanjang daftar sanksi terhadap politisi," kata Sergei Ryabkov kepada International Life Magazine.
Dia mengatakan, respons Rusia akan sanksi yang akan dijatuhkan AS tidak harus serupa. Hal itu lantaran ketidakmampuan Moskow untuk menandingi kemampuan ekonomi Paman Sam mengingat kedua negara berada dalam kategori atau level yang berbeda.
Komentar tersebut dipublikasikan sehari setelah pertemuan Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton dengan perwakilan Rusia di Jenewa. Rapat itu merupakan diskusi bilateral setelah dilakukannya pertemuan tingkat tinggi (KTT) Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden AS Donald Trump.
Ryabkov mengatakan, Pemerintah Rusia belum melihat inisiasi dari AS untuk menormalisasikan hubungan bilateral kedua negara. Moskow, justru melihat upaya Washington untuk merevisi perjanjian tentatif yang dicapai oleh Putin dan Trump dalam KTT Helsinki satu bulan lalu.
Baca juga, AS Ancam Sanksi Rusia Terkait Racun Novichok.
Sementara, sanksi sepihak baru dari AS terhadap Rusia itu akan mulai diberlakukan pada 27 Agustus nanti. Sanksi tersebut diterapkan untuk membatasi akses Rusia kepada barang-barang ekspor yang dianggap sensitif terhadap kemanan nasional, termasuk mesin turbin gas, sirkuit terpadu, dan peralatan kalibrasi yang digunakan dalam avionik.
Sebelumnya, sanksi sepihak itu dijatuhkan menyusul penggunaan racun syaraf Novichok terhadap mantan agen Rusia Sergei Skripal. Pemerintah Rusia menyebut tudingan penggunaan racun syaraf itu merupakan hal yang tidak berdasar.
Rusia juga telah mengecam sanksi baru tersebut. Mereka menilai jika sanksi terbaru itu merupakan deklarasi perang ekonomi terhadap Moskow. Mereka mengatakan, sanksi tidak hanya harus ditanggapi balik secara ekonomi tapi juga politik dan cara lain yang diperlukan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika