REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan, penolakan pada deklarasi gerakan #2019GantiPresiden merupakan bentuk aparat tidak netral. Menurutnya, aparat harus melindungi masyarakat untuk mengekspresikan pendapatnya.
Mardani mengatakan, aparat tidak profesional dengan melarang kegiatan deklarasi #2019GantiPresiden, tapi membiarkan aksi #Jokowi2Periode. Padahal, gerakan itu sama-sama diinisiasi oleh masyarakat. "Kami sedih tentangan itu berwujud aksi penolakan di lapangan. Kalau netral dan profesional, di sana-sini diatur bisa," kata dia saat ditemui Republika.co.id di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (28/8).
Mardani menolak jika gerakan yang dibuatnya itu ditunggangi partai politik tertentu. Ia sendiri memulai gerakan itu atas nama pribadi, bukan partai. Begitu juga dengan Fadli Zon, kata dia, tak pernah membawa embel-embel Partai Gerindra.
Menurut inisiator #2019GantiPresiden itu, gerakan ini merupakan social movement yang sederhana. Gerakan tersebut, merupakan wadah bagi masyarakat yang ingin menyuarakan pendapatnya. Secara konstitusi, kata dia, itu legal untuk dilakukan.
"Kalau ada yang mau bikin gerakan #Jokowi2Periode monggo, kami hargai. Ini kan tidak terjadi profesionalitas dari aparat sehingga ramai," ujar dia.
Ihwal banyak pihak yang menilai #2019GantiPresiden sebagai gerakan provokatif, Mardani membantahnya. Menurut dia, aksi di lapangan selalu berjalan dengan baik, santun, dan tertib. Menurut dia, gerakan yang provokatif itu jika menyerang salah satu pihak. Namun, yang terjadi dalam aksi #2019GantiPresiden tak lain adalah bergembira dengan bernyanyi dan deklarasi bersama.
Selain itu, gerakan juga dilakukan di antara kalangannya sendiri. Ia mengatakan, relawan selalu tabah dengan menerima lokasi yang direkomendasikan oleh aparat kepolisian. "Gak ada provokatif. Kita di mana tempat gak apa, tempat dipindah-pindah tidak masalah," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika