REPUBLIKA.CO.ID, KUPANG -- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Nusa Tenggara Timur Sisilia Sona menegaskan, gerakan "2019GantiPresiden sudah resmi dinyatakan sebagai kegiatan yang dilarang. Aparat keamanan langsung menindak tegas jika ada gerakan tersebut.
"Jika ada organisasi massa yang hendak melakukan gerakan #2019gantipresiden, maka akan berhadapan dengan aparat keamanan," katanya kepada Antara, di Kupang, Selasa (4/9).
Ia pun mengutip pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang disebutnya sudah melarang gerakan tersebut. Keputusan Pemda NTT ini keluar menyusul rencana presidium gerakan #2019gantipresiden Hajenang yang akan menggelar gerakan tersebut di Manggarai Barat, Pulau Flores, pada 10 November 2018.
Hajenang sebelumnya sempat mengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kupang. Namun, saat ini dilaporkan ia sudah tidak mengajar lagi di universitas swasta tersebut.
"Kami juga akan segera berkoordinasi dengan pihak Universitas Muhammadiyah Kupang untuk menggali informasi lebih dalam mengenai rencana kegiatan tersebut," kata Sisilia.
Baca juga, Pemuda Pancasila Segel Bandara Soal #2019GantiPresiden.
Ketua Presidium Gerakan #2019GantiPresiden Wilayah Nusa Tenggara Timur, Hajenang, mengatakan, gerakan yang dilakukan tersebut lebih pada pendidikan politik. "Gerakan yang saya bangun adalah lebih ke pendidikan politik. Supaya masyarakat jangan salah tafsir tentang gerakan #2019gantipresiden," kata Hajenang dalam wawancara dengan Antara, Senin (3/9).
Dia mengatakan, kegiatan ini bukanlah makar dan tidak anti terhadap UUD 1945 serta Pancasila tetapi, melainkan pada pendidikan politik. Ketita ditanya soal motivasinya, Hajenang mengatakan, gerakannya juga hanya bersifat dialogis untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang demokrasi, hukum, dan politik terkait tagar #2019gantipresiden.
"Tidak ada kampanye di jalanan lalu teriak-teriak dan mencelah atau memfitnah tokoh-tokoh penting di republik ini tanpa dasar argumen yang jelas," ujarnya.
Menurut Hajenang, gerakan yang akan dilakukan ini tidak berada di bawah underbow siapa-siapa, tetapi lebih pada keinginan demokrasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika