REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA - Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim), Syaifullah Yusuf, mendesak kepada beberapa daerah di Jatim yang belum mencairkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) segera melaksanakan seruan Menteri Pendidikan Nasional, M Nuh. Pasalnya, jika sampai akhir Maret ini tidak juga disalurkan kepada masing-masing sekolah maka dibayangi ancaman sanksi finansial.
"Saya tahu yang tidak mencairkan itu bukan terkendala administrasi, namun ada pihak-pihak tertentu yang menghambatnya," terang Gus Ipul, panggilan akrab Syaifullah Yusuf, usai Sidang Paripurna DPRD Jatim, Kamis (24/3).
Dari 38 kota/ kabupaten di Jatim dengan total dana BOS sebesar Rp 1,9 triliun, tinggal sembilan daerah yang belum mencairkan dana BOS. Menurut Gus Ipul, pihak yang menghambat pencairan dana BOS itu memiliki motif ingin mengganggu dunia pendidikan di daerahnya.
"Memang ada alasan terkendala transisi aturan. Tapi, ada yang sengaja menghambat. Sehingga pencairannya harus dipercepat," kata Gus Ipul, tanpa mau merinci siapa yang menghambat pencairan dana BOS.
Gus Ipul menyebut, saat ini dunia pendidikan sangat resah dengan belum cairnya dana BOS. Banyak sekolah yang proses belajar mengajarnya terganggu akibat harus memakai dana talangan dari pihak ketiga untuk menutupi kebutuhan operasionalnya. Apalagi batas waktu terakhir pencairan tinggal sepekan lagi.
"Semuanya harus cair. Saya akan malu sebab orang pertama yang diamanahi Pak Nuh agar jangan sampai ada daerah di Jatim terkena sanksi," ujarya.
Anggota Komisi E DPRD Jatim, Heri Prasetyo, mengungkap dari penelusurannya ditemukan ada pihak tertentu yang sengaja berkepentingan dengan menahan dana BOS agar tidak segera cair. "Kepentingan-kepentingan itu untuk mereka sendiri. Tapi, saya tidak bisa mengungkapkannya," kata anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Jatim itu.
Hery melanjutkan, alasan keterlambatan pencairan dana BOS akibat terkendala administrasi itu hanya alasan yang dibuat-buat. Gangguan itu, sambungnya, sengaja diciptakan yang membuat dunia pendidikan di Jatim menjadi terhambat. "Kenapa tidak cair? Ini masalah gangguan yang sengaja diciptakan," tambahnya.
Hery meminta agar eksekutif untuk bertindak tegas dengan memangil kepala daerah maupun kepala Dinas Pendidikan (Dindik) kota/kabupaten yang belum mencairkan dana BOS. "Kami mendesak eksekutif agar bertindak, karena mereka yang punya wewenang," kata Hery.
Ikuti Whatsapp Channel Republika