REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pemerintah Papua menghadapi sejumlah kendala dalam peningkatan mutu pendidikan. Salah satu kendalanya, kata Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Papua, James Modouw, banyak guru yang tidak betah bertahan di tempat tugasnya, khususnya di daerah terpencil. Distribusi guru pun tidak merata. "Mereka lebih memilih bertugas di kota karena gajinya sama saja," katanya di Jakarta, Rabu (6/4).
Kendala lainnya, James menjelaskan, kurangnya infrastruktur sekolah dan pengawasan pendidikan yang masih lemah. Untuk itulah Pemerintah Papua membuat strategi peningkatan mutu pendidikan dengan memperbaiki manajemen pendidikan dan logistik pendidik.
Wakil Menteri Pendidikan Nasional, Fasli Jalal, mengatakan harus ada upaya terus-menerus untuk menaikkan mutu pendidikan di Papua agar setara dengan daerah-daerah lain. Papua, katanya, harus dilihat secara khusus, tidak bisa dengan cara biasa saja. Untuk itulah diadakan Loka Karya Percepatan Peningkatan Mutu Pendidikan di Papua pada Rabu (6/4).
"Loka karya ini bertujuan untuk menyamakan tujuan antara apa yang dilihat oleh kabupaten/kota, propinsi, dan pusat. Kita juga melihat harapan nasional terhadap pembangunan pendidikan juga seperti pencapaian di Papua," ujar Fasli dalam konferensi pers seusai loka karya.
Pendidikan di Papua diatur dalam peraturan otonomi khusus. Pemerintah Papua menyediakan 30 persen dana APBD untuk pendidikan, meskipun implementasinya belum mencapai ke sana. Namun pemerintah berusaha untuk menuju ke arah tersebut.
"Sebanyak 80 milyar disalurkan untuk dana bantuan pembebasan biaya pendidikan. Sebanyak 60 milyar dipakai untuk beasiswa S1 dan S2. Hanya sebagian kecil dari dana pendidikan dipakai untuk peningkatan mutu guru dan perbaikan fisik sekolah. Perbaikan dan pembangunan daerah dilakukan oleh daerah, bukan propinsi," kata James.
Kondisi geografis dan karakteristik serta kekayaan alam Papua membuat pembangunan Sumbar Daya Manusianya (SDM) penting untuk dilakukan. Papua yang terdiri dari 29 kabupaten/kota memiliki masalah yang kompleks, baik dalam tata kelola pemerintahan maupun dalam tata kelola pendidikan itu sendiri. Masalah tersebut adalah potensi yang patut digali. Sektor tersebut memegang peranan penting dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk mengelola potensi kearifan lokal.
Fokus pembangunan pendidikan di Papua adalah melakukan percepatan peningkatan akses dan mutu pendidikan. Pemerintah juga akan melakukan percepatan penuntasan wajib belajar 9 tahun serta percepatan peningkatan akses dan relevansi pendidikan menengah dan vokasi. Pemerintah juga akan mempercepat peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidik.
Menurut data yang diperoleh, dari 23 ribu guru di Papua baru 4.000 guru yang bersertifikasi. Kebanyakan dari mereka belum bersertifikasi karena tidak lulus sarjana. Guru di Papua yang telah sarjana baru sekitar 8 ribu orang, sedangkan 15 ribu guru belum sarjana. Karena belum bersertifikasi, guru-guru tersebut tidak mendapat tunjangan profesi.
Kalau SDM di Papua maju, kata James, maka Papua pun pasti maju. Menuju hal itu tidak semudah membalik telapak tangan. Diharapkan dengan loka karya ini dapat mendorong ketertinggalan pendidikan di Papua untuk menjaga keberlanjutan dan keberhasilan pembangunan pendidikan serta sinergisitas semua sumber daya pendidikan dalam mengatasi kendala yang dihadapi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika