REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi selatan (Sulsel) dalam kurun empat tahun terakhir telah mencanangkan program pendidikan gratis. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas siswa. Namun, ternyata program tersebut tidak berbanding lurus dengan meningkatnya kualitas guru.
"Padahal pendidikan gratis bagi siswa dan peningkatan kualitas guru itu tidak dapat dipisahkan," kata pemerhati masalah pendidikan R. Zainuddin dari Lembaga Lapismedik, Makassar, Jumat (21/9).
Berdasarkan data Dinas Pendidikan Sulsel diketahui, rata-rata dari hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) yang dilaksanakan belum lama ini, kemampuan menjawab soal dengan benar masih di bawah 50 soal dari 100 soal yang diujikan.
Terkait hal itu, Zainuddin mengatakan, pihak Pemprov Sulsel hendaknya mengevaluasi program di sektor pendidikan. Karena kualitas guru di daerah ini kurang optimal, padahal di sisi lain pemerintah berupaya meningkatkan kualitas siswa. "Bagaimana siswa dapat berkualitas, jika guru yang mengajarnya kurang berkualitas," katanya.
Sedangkan menurut Ketua Dewan Pengawas Pendidikan di Sulsel Prof Dr H Halide, UKG belum mampu menjadi motivator yang baik bagi guru dalam meningkatkan kualitasnya. "Sehingga terkesan UKG, hanya dikejar untuk memenuhi kenaikan tuntutan kepangkatan atau golongan, termasuk mengejar insentif," katanya.
Karena itu, dia berharap, pihak yang berkompeten segera mengevaluasi upaya peningkatan kualitas guru itu, sehingga kualitas pendidikan di daerah ini menjadi lebih baik dan dapat memicu peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulsel yang masih dibawah nasional.