REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Wakil Menteri Pendidikan Nasional, Fasli Jalal, mengatakan, belum adanya kesepahamanan antara Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) terkait penghapusan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK), menjadi alasan terjadinya unjuk rasa guru.

Hal itu, kata Fasli, lantaran belum adanya komunikasi antara PGRI dan Kementrian Pendidikan Nasional tentang penghapusan Dirjen PMPTK. Namun demikian, ia mengatakan, Kemendiknas sebelumnya sudah melakukan sosialisasi berlapis, mulai dari Kemendiknas sendiri, DPR RI, dan PGRI.

"Tidak ada sedikit pun untuk mengurangi peran guru. Tentang penghapusan Direktorat Jenderal PMPTK karena selama ini masalah guru hanya diurus satu direktorat, kami ingin para guru diurus oleh berbagai direktorat sehingga perhatian lebih besar, atau dua kali lipat. Direktorat PMPTK disebar ke berbagai direktorat," ujarnya di Kantor Kemendiknas, Selasa (11/5).

Fasli mengakui memang tidak mendiskusikan penghapusan PMPTK dengan PGRI, tetapi Kemendiknas telah berkoordinasi dengan DPR dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Para guru mungkin tidak tahu tujuan penghapusan PMPTK, padahal tujuannya bagus," terangnya.

Terkait aksi unjuk rasa yang dilakukan puluhan ribu guru dari PGRI, Fasli, mengatakan Kemendiknas siap berdialog dengan PGRI, yang akan melanjutkan aksi unjuk rasa esok (12/5) di Kemendiknas. "Kalau mereka minta dialog kami akan dialog. Meski akhirnya ada ketidaksetujuan. Penghapusan PMPTK ini bukan upaya untuk memarginalkan guru, melainkan untuk meningkatkan perhatian kepada guru di tiap satuan pendidikan," tuturnya.

Menurut Fasli, Kemendiknas sudah melakukan komunikasi seputar penghapusan PMTK dengan PGRI. "Sudah, sudah beberapa kali bertemu, tapi PGRI sudut pandangnya berbeda. Mereka tidak puas hilangnya eselon 1," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika