REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Menteri Pertahanan (Menhan) Poernomo Yusgiantoro menegaskan bahwa proses dari tiga Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran di Jatim, Yogyakarta, dan Jakarta untuk menjadi perguruan tinggi negeri (PTN) sudah selesai di tingkat Kemenhan dan tinggal menunggu Kemendikbud.
"Prosesnya sudah kita lakukan. Saat ini 'bolanya' tinggal di Kemendikbud," katanya saat membuka pameran pertanian melalui pendekatan teknologi tepat guna (TTG) di UPN Veteran Jatim di Surabaya, Rabu.
Menurut dia, dalam rangka meningkatkan kontribusi dalam pendidikan, Kemendikbud menyarankan agar UPN pada saat menjadi PTN tetap di bawah pembinaan operasional Kemenhan, sedangkan pembinaan secara akademik oleh Kemendikbud.
"Saya setuju saran Kemendikbud itu. Surat sudah saya kirim ke Kemendikbud untuk realisasinya," ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa UPN Veteran menjadi PTN sangat mungkin dilakukan karena saat ini Universitas Pertahanan yang juga dibina Kemenhan sudah menjadi PTN.
Untuk itu, lanjut dia, pihaknya berharap agar UPN yang selama ini di bawah naungan Kemenhan bisa menyusul menjadi PTN.
Sementara itu, Rektor UPN Veteran Jatim, Prof Teguh Soedarto, mengatakan semua proses menjadi PTN sudah dilakukannya.
"Bahkan seluruh aset di UPN Jatim sedang dalam penghitungan Kementerian Keuangan. Kita masih menunggu kesepakatan antara Kemenhan dan Kemendikbud. Semoga ada titik temu," katanya.
Sebelumnya (24/2), Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Ditjen Dikti Kemdikbud Prof Dr Ir Achmad Jazidie M.Eng kepada Antara menyatakan saat ini ada 12 PTS sudah menjadi PTN atau mengalami "penegerian" sejak tahun 2010 hingga 2013.
"Ada 17 PTS yang akan mengalami penegerian, tapi sembilan PTS sudah tuntas untuk penegerian pada tahun 2012, tiga PTS yang tuntas pada tahun 2013, dan lima PTS lainnya masih proses," kata Jazidie yang juga Guru Besar Robotika ITS itu.
Ia mengakui pihaknya juga sedang memproses penegerian UPN. "Tapi, untuk UPN agak khusus dan prosesnya panjang, sebab perlu persetujuan antarkementerian yakni Kementerian Pertahanan, Kementerian PAN, Kementerian Keuangan, dan Kemendikbud," katanya.
Ditanya alasan penegerian PTS yang dikritik APTISI sebagai "pencaplokan" PTS oleh pemerintah itu, ia menjelaskan pihaknya tidak sembarangan menerima usulan masyarakat untuk penegerian, karena alasan mendasar penegerian harus tetap untuk kepentingan bangsa.
"Kami mempunyai kriteria untuk penegerian itu, di antaranya wilayah 3-T (terdepan, terluar, dan tertinggal) atau kawasan perbatasan harus memiliki minimal satu PTN, daerah dengan APK rendah, daerah berpotensi besar dan strategis, dan adanya dukungan dosen dan pemerintah setempat," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika