REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kefokusan Telkom University dalam melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat melalui hasil-hasil penelitian, menjadi perhatian Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir. “Telkom University sudah on the track sesuai dengan prosedur pemerintah dalam mengembangkan riset ke depan,” katanya.
Hal itu disampaiakannya dalam kunjungan kerja ke Telkom University, Selasa (20/1). Dalam pertemuan tersebut, Nasir menyampaikan akan mendukung dosen-dosen Indonesia untuk studi lanjut S2 dan S3 ke luar negeri.
“Ke depan, dosen yang mau S2 atau S3 akan didanai penuh oleh pemerintah. Baik itu dosen perguruan tinggi negeri maupun swasta. Tidak ada lagi dikotomi negeri atau swasta,” kata Nasir.
Menteri menyayangkan masih ada persepsi berbeda di kalangan masyarakat antara perguruan tinggi negeri dan swasta. Dia berharap, masyarakat tidak melihat perbedaan itu lagi. Tetapi lebih melihat pada mana perguruan tinggi yang berkualitas.
“Kualitas perguruan tinggi memang dapat dilihat dari kualitas lulusan, hasil penelitian, dan intensitas pengabdian kepada masyarakat,” ujarnya.
Rektor Tel-U Prof Mochamad Ashari mengatakan, pada 2015, Telkom University berhasil memperoleh 31 hibah penelitian Dikti dan 57 program kreativitas mahasiswa. “Sedangkan untuk publikasi, Telkom University sudah menghasilkan 450 judul publikasi,” kata Ashari.
Keseriusan Telkom University daalam menggenjot jumlah riset juga didukung dengan pendanaan yang cukup memadai. Menurut Direktur PPM Tel-U Drs Palti MT Sitorus MM, terdapat dua sumber pendanaan riset yakni internal dan eksternal.
“Dana dari internal ada sekitar Rp 6 miliar dalam setahun. Sedangkan dana eksternal sekitar Rp 3 miliar setahun. Tel-U terus mengupayakan mendapatkan sumber dana external dengan kinerja riset yang maksimal,” kata Palti.
Kata dia, saat ini, Tel U dipercaya dapat mengelola anggaran penelitian sebesar Rp 3 miliar yang merupakan kluster Utama. Sementara kuster yang ada di Dikti ada 4 yakni binaan, madya, utama, dan mandiri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika